Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PARLEMENTARIA KALTIM – KETUA Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Nidya Listiyono menegaskan bahwa ketersediaan Bahan Kebutuhan Pokok dan Penting (Bapokting) di Kaltim dalam kondisi aman hingga akhir tahun 2023. Bahkan katanya, kalkulasi stok Bapokting tercukupi hingga triwulan pertama 2024 mendatang.
Demikian hal itu disampaikan Nidya usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kaltim bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM) Provinsi Kaltim di Gedung E Lantai 1 Kantor DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar, Samarinda, Jumat (3/10/2023).
“Berdasarkan informasi DPPKUKM Kaltim saat RDP tadi, ketersediaan bahan kebutuhan pokok aman hingga Februari 2024. Ini berarti bahwa persediaan kebutuhan akan bahan pokok pada akhir 2023 juga aman,” jelas kepada awak media.
Dia meminta kepada masyarakat Kaltim tidak khawatir karena stok bahan kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng masih aman hingga awal tahun ini.
Politisi Golkar ini juga mendorong agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dapat terus mengawal dan memastikan agar stok bahan pangan tidak terjadi kelangkaan di pasar. Salah satu caranya kata dia, dengan penelusuran langsung di lapangan.
Nidya mengatakan pemantauan ini diperlukan agar tidak terjadi kelangkaan atau kenaikan harga pada beberapa komoditi bapokting seperti telah pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
“Jangan sampai terulang kelangkaan terjadi, misalnya seperti sebelumnya pada minyak dan beras,” tegasnya.
Dia juga berjanji, apabila OPD terkait membutuhkan kucuran anggaran untuk operasi pasar dan inspeksi mendadak (sidak) di lapangan, DPRD Kaltim dalam hal ini Komisi II siap mengupayakannya.
Di luar itu, ia juga meminta agar para pelaku usaha dan bisnis di sektor pangan tidak melakukan hal nakal yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Seperti, melakukan penimbunan bahan pangan dan menjualnya dengan harga mahal
Sementara untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas, Komisi II juga akan menjadwalkan kunjungan, dalam rangka koordinasi sistem pendistribusian dan memastikan ketersediaan, ke Pertamina.
Selanjutnya Nidya meminta kepada DPPKUKM Kaltim bersama pihak berwajib dan instansi terkait untuk senantiasa melakukan pemantauan, operasi pasar dan razia dalam rangka menghidari kelangkaan barang kebutuhan pokok tersebut.
“Intinya saya minta kepada Pemprov Kaltim melalui DPPKUKM bisa menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok bahan pangan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kami, Komisi II akan terus bergerak memberikan dukungan dan terus bekerja,” terang Nidya. []
Penulis : Himawan Yokominarno | Penyunting : Agus P Sarjono
