Ketua DPRD Kaltim Desak Pemerintah Pusat Revisi Skema DBH

SAMARINDA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, kembali menyoroti ketimpangan dalam sistem pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima oleh daerah penghasil sumber daya alam, khususnya Kalimantan Timur. Ia menilai kontribusi besar provinsi ini terhadap pendapatan negara belum diiringi dengan alokasi anggaran yang sepadan.

“Kaltim ini penyumbang utama dari sektor tambang, kehutanan, dan perkebunan. Tapi jatah DBH-nya masih jauh dari kata adil,” tegas Hasanuddin saat memberikan pernyataan di Samarinda, Jumat (12/07/2025).

Menurutnya, situasi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat agar keadilan dalam pengelolaan fiskal benar-benar tercermin dalam kebijakan. Ia menekankan bahwa yang diperjuangkan bukan semata kepentingan lokal, tetapi hak daerah yang selama ini telah berkontribusi besar bagi penerimaan negara.

“Ini bukan ego daerah. Ini soal hak. Sistem fiskal nasional harus berpihak pada kontribusi nyata, bukan sekadar hitung-hitungan politik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hasanuddin menyatakan kesiapan DPRD Kaltim untuk menjadi bagian dari perjuangan menuju sistem pembagian anggaran yang lebih adil. Ia menyebut berbagai forum tingkat nasional akan digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi daerah, terutama yang selama ini merasa tertinggal dalam distribusi dana pusat.

Dalam pandangannya, perjuangan ini membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk eksekutif daerah, anggota DPR RI, kalangan akademisi, dan elemen masyarakat sipil. Ia menilai keadilan fiskal seharusnya menjadi agenda bersama, bukan hanya tuntutan dari segelintir pihak.

“Jangan sampai daerah yang menyumbang paling besar justru menikmati paling sedikit. Keadilan fiskal bukan pilihan, tapi keharusan,” pungkasnya.

Pernyataan Hasanuddin ini mencerminkan semangat pemerintah daerah dalam memperjuangkan hak fiskal yang lebih berimbang. Ia berharap kesadaran akan pentingnya reformasi fiskal ini dapat mendorong terbentuknya regulasi yang lebih berpihak kepada daerah penghasil, serta memperkuat pembangunan daerah secara berkelanjutan.[] ADVERTORIAL

Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah