Ketua DPRD Kaltim Desak Sistem Baru Pembagian DBH

SAMARINDA – Isu pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat hingga 50 persen menuai sorotan tajam dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud atau yang akrab disapa Hamas. Wacana tersebut mencuat di tengah kondisi fiskal nasional yang dikabarkan sedang menghadapi tekanan serius.

Pandangan itu ia sampaikan seusai memimpin Rapat Paripurna ke-34 DPRD Kaltim di Gedung Utama (B), Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (08/09/2025). Menurut Hamas, kebijakan semacam itu berpotensi menimbulkan keresahan di daerah, terutama Kaltim yang selama ini menjadi penyumbang signifikan bagi penerimaan negara.

“Kalau memang pusat sedang kekurangan kas, kenapa justru daerah yang harus diperas. Padahal DBH itu sudah ada ketentuannya, dan itu hak daerah. Kalau sampai dipotong setengah, tentu kami sangat keberatan,” tegas Hamas.

Ia menilai sistem pembagian DBH saat ini tidak memberikan keadilan proporsional bagi daerah penghasil. Kaltim yang menyumbang besar dari sektor sumber daya alam, kata Hamas, justru hanya menerima sekitar lima persen, dan itupun masih berpotensi mengalami pemotongan.

“Selama ini Kaltim sebagai daerah penghasil hanya menerima sekitar 5 persen. Itu pun masih ada potensi dipotong. Tentu sistem ini sangat tidak adil bagi daerah yang berkontribusi besar. Pemerintah pusat seharusnya lebih bijak dalam mengelola penerimaan dan pembagiannya,” jelasnya.

Hamas menekankan, DBH bukanlah hibah atau bantuan, melainkan hak daerah yang sudah diatur regulasi. Karena itu, pemangkasan sepihak oleh pemerintah pusat dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan fiskal.

Lebih jauh, ia mengusulkan mekanisme pembagian yang lebih transparan dan langsung. Menurutnya, alokasi porsi daerah seharusnya dipotong lebih dahulu di daerah, sebelum sisanya masuk ke kas pusat.

“Harusnya porsi daerah dipotong langsung di sini dulu. Misalnya lima persen untuk daerah, sisanya silakan masuk ke pusat. Dengan begitu, hak daerah terlindungi sejak awal. Kalau modelnya seperti sekarang, semua masuk ke pusat dulu, lalu dibagi lagi, seringkali saat pusat defisit, daerah yang jadi korban pemangkasan,” ujarnya.

Hamas mengingatkan, jika wacana pemotongan DBH terealisasi, konsekuensinya akan sangat berat bagi daerah. Sebagian besar program pembangunan di Kaltim masih bertumpu pada transfer pusat, termasuk DBH.

“Banyak program pembangunan bisa terhambat. Kita tahu APBD Kaltim sebagian besar disokong dari DBH dan transfer pusat. Kalau sampai dipotong setengah, otomatis ruang fiskal daerah semakin sempit. Pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program sosial bisa terganggu,” katanya.

Lebih lanjut, Hamas menyebut dampak pemangkasan ini tidak hanya dirasakan Kaltim, tetapi juga seluruh daerah di Indonesia. Namun, daerah penghasil dipastikan paling menderita karena seharusnya memperoleh bagian lebih besar.

Ia pun mendesak agar pemerintah pusat membuka data fiskal secara transparan agar daerah dapat memahami kondisi sesungguhnya dan menyiapkan langkah antisipatif. “Seringkali meskipun DBH sudah jelas menjadi hak daerah, pencairannya tetap tergantung kondisi fiskal pusat. Kadang ditunda, kadang dipotong. Ini membuat daerah kesulitan menyusun program secara konsisten. Jadi, pusat perlu lebih terbuka dan jujur, supaya daerah juga bisa menyesuaikan,” ucapnya.

Menutup pernyataannya, Hamas menegaskan DPRD Kaltim akan mengawal isu ini bersama pemerintah provinsi serta menjalin advokasi dengan daerah penghasil lain. Menurutnya, perjuangan kolektif sangat diperlukan agar sistem pembagian lebih adil bisa diperjuangkan, baik lewat jalur politik maupun hukum.

“Ini bukan hanya soal Kaltim, tapi menyangkut kepentingan seluruh daerah. Kami berharap ada langkah bersama, baik melalui jalur politik maupun hukum, agar daerah penghasil tidak terus dirugikan,” pungkasnya.

Dengan tekanan fiskal pusat yang masih berlangsung, isu DBH diperkirakan akan menjadi salah satu agenda utama dalam pembahasan pemerintah pusat dengan daerah dalam waktu dekat. Kaltim kini menunggu kejelasan lebih lanjut, sambil menyiapkan strategi untuk menjaga kesinambungan pembangunan. [] ADVERTORIAL

Penulis: Himawan Yokominarno | Penyunting: Rasidah