Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menilai program transmigrasi masih relevan dan perlu didorong di wilayah provinsi ini. Program tersebut tidak hanya diyakini dapat memanfaatkan lahan yang belum tergarap, tetapi juga berpotensi meningkatkan jumlah penduduk Kaltim sehingga representasi provinsi di DPR RI bisa lebih kuat.
Hal tersebut disampaikan Hasanuddin saat diwawancarai di ruang E DPRD Kaltim, Rabu (03/09/2025), usai menanggapi sejumlah isu terkait pembangunan dan pemerataan penduduk di provinsi yang memiliki luas wilayah sangat besar ini. “Kalau soal penolakan masyarakat, itu ranah internal mereka. Pemerintah tentu membawa kebijakan dengan tujuan untuk kepentingan rakyat,” ujar Hasanuddin.
Hasanuddin menegaskan bahwa jumlah penduduk Kaltim saat ini relatif kecil jika dibandingkan dengan provinsi lain. Dengan jumlah penduduk sekitar 3 juta jiwa, Kaltim hanya memiliki satu daerah pemilihan (dapil) DPR RI. Sebaliknya, Kalimantan Selatan dengan penduduk lebih dari 4 juta jiwa telah terbagi menjadi dua dapil.
“Kalau saya pribadi, jumlah penduduk Kaltim memang masih kurang, makanya dapil DPR RI kita hanya satu. Berbeda dengan Kalsel yang sudah terbagi menjadi dua dapil karena jumlah penduduknya di atas 4 juta. Kaltim baru sekitar 3 juta,” jelasnya.
Menurut Hasanuddin, program transmigrasi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan jumlah penduduk Kaltim sekaligus memanfaatkan lahan yang masih luas dan belum dimanfaatkan secara optimal. Program ini, menurutnya, tidak hanya berdampak pada pembangunan ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi politik berupa peningkatan kursi DPR RI bagi Kaltim.
“Transmigrasi adalah salah satu program pemerintah yang bagus. Apalagi kalau tanah-tanah yang belum dikelola bisa dimanfaatkan sesuai aturan. Kaltim ini justru saya sarankan penduduknya ditambah. Kalau penduduk bertambah, dapil kita bisa lebih dari satu sehingga wakil di DPR RI juga bertambah,” ujarnya.
Saat ini, Kaltim hanya memiliki delapan anggota DPR RI, jumlah yang jauh lebih sedikit dibandingkan provinsi lain. Hasanuddin mencontohkan, Sulawesi Selatan memiliki hampir 29 anggota DPR RI, sementara Jawa Barat mencapai 91 anggota.
“Saat ini Kaltim hanya punya delapan anggota DPR RI. Bandingkan dengan Sulawesi Selatan yang hampir 29 orang atau Jawa Barat yang jumlahnya sampai 91 orang. Itu terjadi karena aturan sekarang mendasarkan jumlah kursi pada jumlah penduduk, bukan luas wilayah,” lanjutnya.
Hasanuddin menilai kondisi ini menimbulkan ketimpangan representasi, mengingat Kaltim memiliki wilayah yang sangat luas dengan tantangan pembangunan yang berbeda dibandingkan daerah dengan jumlah penduduk padat. Ia menekankan perlunya perjuangan politik agar luas wilayah juga dipertimbangkan dalam penentuan jumlah kursi DPR RI.
“Kalau luas wilayah dijadikan dasar, Kaltim pasti dapat porsi lebih besar karena wilayah kita luas. Jadi perlu kita perjuangkan agar ke depan ada keadilan representasi,” tegasnya.
Selain itu, Hasanuddin menegaskan perlunya koordinasi antara DPRD Kaltim dan pemerintah provinsi untuk mendorong dialog lebih serius dengan pemerintah pusat terkait kebijakan penataan penduduk. Program transmigrasi dan peninjauan aturan representasi di DPR RI diharapkan dapat lebih berpihak pada daerah dengan wilayah luas tetapi penduduk terbatas.
“Dengan begitu, pembangunan di Kaltim bisa berjalan lebih merata, representasi politik semakin kuat, dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” tambahnya.
Hasanuddin juga menyoroti manfaat tambahan dari program transmigrasi, yakni pemanfaatan sumber daya alam dan lahan potensial secara optimal. Ia menekankan pentingnya pengelolaan lahan baru secara berkelanjutan sehingga program ini memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal.
“Selain menambah penduduk, lahan-lahan yang sebelumnya tidak termanfaatkan dapat diolah sehingga memberi nilai tambah bagi daerah. Ini langkah strategis untuk pertumbuhan ekonomi sekaligus penguatan posisi politik Kaltim,” pungkas Hasanuddin.
Program transmigrasi, menurut Hasanuddin, sebaiknya dilakukan dengan perencanaan matang dan komunikasi intensif dengan masyarakat lokal agar implementasinya diterima secara sosial, serta mampu meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas hidup masyarakat Kaltim secara berkelanjutan. [] ADVERTORIAL
Penulis: Rifky Irlika Akbar | Penyunting: Rasidah
