Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Potensi pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim). Komisi III DPRD Kaltim mendorong agar pemerintah provinsi melakukan penyesuaian terhadap proyek-proyek pembangunan, khususnya infrastruktur, sehingga program yang bersifat mendesak tetap bisa berjalan meskipun dengan keterbatasan fiskal.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, saat diwawancarai secara resmi di Universitas Mulawarman, Samarinda, pada Kamis (28/08/2025). Menurutnya, potongan anggaran akan sangat berpengaruh terhadap arah pembangunan daerah, termasuk kemungkinan adanya proyek yang ditunda atau bahkan dibatalkan.
“Terkait dorongan ke pemerintah provinsi soal pemangkasan anggaran ini, tentu yang paling terdampak adalah pembangunan daerah ke depan. Ada kemungkinan beberapa proyek pembangunan harus ditunda atau bahkan dibatalkan,” ujar Reza.
Reza menjelaskan, Komisi III baru saja melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltim. Dalam forum itu, DPRD meminta penjelasan mengenai program-program strategis yang direncanakan untuk tahun 2026.
Namun, kepastian mengenai besaran potongan anggaran masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat. Reza menyebutkan, informasi sementara yang beredar menyebutkan potongan bisa mencapai 50 persen hingga 75 persen.
“Kemarin Komisi III sudah menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama Dinas PUPR untuk meminta penjelasan mengenai kegiatan strategis yang akan dijalankan pada 2026. Saat ini kami masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait besaran potongan untuk Kaltim, apakah 50 persen atau bahkan 75 persen,” jelasnya.
Reza menegaskan, pemangkasan anggaran dalam jumlah besar akan berimplikasi langsung pada kekuatan fiskal daerah. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya strategi agar pembangunan di Kaltim tidak terhambat. “Hal ini penting karena akan sangat memengaruhi kekuatan fiskal dan keuangan daerah. Ke depan, pembangunan infrastruktur dan program prioritas lain di Kaltim harus tetap dilanjutkan, sehingga penyesuaian program menjadi hal yang sangat krusial,” tegasnya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lain sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Karena itu, meskipun terjadi pemangkasan, program-program vital harus tetap diprioritaskan.
Dorongan kepada Pemerintah ProvinsiLebih lanjut, Reza meminta agar pemerintah provinsi segera memetakan program pembangunan sesuai skala prioritas dan urgensinya. Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan keterbatasan anggaran tidak mengorbankan kebutuhan mendesak masyarakat.
“Kami meminta pemerintah provinsi bisa menyesuaikan program-program yang betul-betul urgen dan menjadi prioritas bagi masyarakat. Pada prinsipnya, pemetaan kegiatan akan kembali pada masing-masing OPD, namun kami di DPRD tetap menunggu daftar final kegiatan mana yang bersifat mendesak dan sesuai dengan visi misi gubernur,” tuturnya.
DPRD Kaltim menilai bahwa kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci untuk menghadapi tantangan fiskal ini. Dengan komunikasi yang baik, pemerintah daerah diyakini mampu menyusun kebijakan yang tepat sehingga pembangunan tetap berjalan meski dengan keterbatasan anggaran.
Reza berharap, meskipun ada potongan dari pusat, pembangunan di Kaltim tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan daerah. Ia menegaskan, DPRD akan terus mengawal proses ini agar kebutuhan mendasar masyarakat tidak terabaikan.
“Tujuan akhirnya adalah bagaimana pembangunan di Kalimantan Timur bisa tetap berlanjut sesuai visi dan misi daerah, meskipun dengan keterbatasan fiskal,” pungkasnya. []ADVERTORIAL
Penulis: Rifky Irlika Akbar | Penyunting : Rasidah
