Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda terus menyoroti efisiensi serapan anggaran daerah. Komisi III DPRD Samarinda baru-baru ini menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk meninjau perkembangan penggunaan anggaran tahun 2025.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menjelaskan kepada media usai RDP di Kantor DPRD pada Selasa, (22/07/2025) siang, bahwa fokus pembahasan adalah kelanjutan dari evaluasi serapan anggaran. “RDP dengan Dinas BPBD masih lanjutan dengan pembahasan kaitan dengan serapan anggaran di 2025,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Deni menyebut bahwa BPBD melaporkan serapan anggaran telah mencapai 67 persen hingga akhir triwulan kedua tahun ini. Capaian ini, menurutnya, menunjukkan progres yang cukup baik dalam pengelolaan dana pemerintah daerah, terutama mengingat kompleksitas tugas dan fungsi BPBD. “Dan tadi dari BPBD menyampaikan bahwa di sampai di triwulan kedua ini mereka telah sekitar 67% presentasinya di dalam pelaksanaan serapan itu tadi,” kata Deni.
Meski demikian, Deni juga mencatat adanya variasi signifikan dalam capaian serapan anggaran di antara berbagai kegiatan. Beberapa program telah mencapai 100 persen, sementara yang lain masih di angka nol persen. Fenomena ini, kata Deni, sering terjadi pada akhir periode anggaran. “Tadi beberapa juga ada yang sudah 100%, ada yang ada juga yang masih 0% di dalam serapan anggaran itu, tadi terkait memang penggunaan anggarannya biasanya di akhir masa periode,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengulas postur anggaran BPBD yang mencapai lebih dari Rp14 miliar. Deni merinci bahwa hampir setengah dari jumlah tersebut dialokasikan untuk belanja rutin, seperti gaji dan tunjangan pegawai. Sisa anggaran, sekitar Rp6 miliar, diperuntukkan bagi berbagai kegiatan operasional dan penanggulangan bencana. “Nah, tadi dari postur anggaran sebesar 14 miliar sekian itu hampir 50% adalah untuk belanja rutin, yaitu gaji dan tunjangan ya kan, pegawai seperti biasa, sisanya kegiatan kurang lebih 6 miliaran,” ujarnya.
Deni secara khusus menyoroti beberapa mata anggaran utama yang dilaksanakan BPBD, meliputi kegiatan penyuluhan kebencanaan, operasional penanggulangan bencana, hingga kegiatan pascabencana. “Kita menyoroti juga mengenai kegiatan-kegiatan yaitu penyuluhan, habis itu penanggulangan bencana, habis itu kegiatan pasca bencana dan itu termasuk dalam mata anggaran yang mereka sampaikan,” terangnya.
Meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Deni menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kinerja BPBD. Ia menilai lembaga ini tetap bekerja secara optimal, khususnya dalam menjaga kesiapsiagaan dan respon cepat terhadap potensi bencana di Kota Samarinda. “Kami tadi namanya memberikan catatan, artinya kan dengan anggaran yang minimalis, APBD ini dengan anggaran minimalis, tapi mereka bekerja optimal,” tegasnya.
Deni kembali mengapresiasi semangat dan efektivitas BPBD dalam merealisasikan program-program krusial, meskipun dengan nominal anggaran yang terbatas. “Artinya dalam rangka untuk melakukan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana di Kota Samarinda, dan kita sangat apresiasi sekali,” ia menyatakan.
Sebagai penutup, Deni menekankan bahwa kualitas kinerja tidak selalu berbanding lurus dengan besarnya anggaran. Sebaliknya, kesungguhan dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas di lapangan adalah kunci utama. “Dengan anggaran yang sedikit atau minimalis mereka bisa bekerja dengan optimal,” pungkasnya, memberikan pesan kuat tentang pentingnya efisiensi dan dedikasi dalam pelayanan publik.[] ADVERTORIAL
Penulis: Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Rasidah
