Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan pentingnya kesetaraan perlakuan antara sekolah negeri dan swasta, khususnya dalam implementasi program pendidikan gratis serta bantuan operasional. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, usai rapat dengar pendapat (RDP) mengenai Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan honor guru SMA maupun SMK swasta di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (25/08/2025).
Menurut Baba, masih banyak aspirasi dari pihak sekolah swasta yang menilai perhatian pemerintah belum seimbang jika dibandingkan dengan sekolah negeri. Padahal, sekolah swasta memiliki kontribusi besar dalam mendukung pendidikan menengah di Kaltim, terutama dalam menampung siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.
“Komisi IV berharap agar anak-anak kita bisa mendapatkan pendidikan gratis, baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Itu harapan kami ke depan, semoga keuangan pemerintah mampu mencukupi,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa sekolah negeri maupun swasta seharusnya dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam menyelenggarakan pendidikan. Perhatian pemerintah, kata Baba, tidak boleh dibedakan.
“Memang benar, ada masukan dari sekolah-sekolah swasta bahwa perhatian pemerintah tidak sama dengan sekolah negeri. Karena itu, kami berharap agar pemerintah memandang sekolah swasta dan negeri sebagai tanggung jawab bersama, tanpa perbedaan,” jelasnya.
Lebih jauh, Baba menyoroti kebijakan pemerintah provinsi yang memberikan dukungan kepada perguruan tinggi, padahal pendidikan tinggi merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sementara itu, kewajiban di tingkat SMA dan SMK yang jelas menjadi tanggung jawab provinsi justru belum maksimal dipenuhi.
“Perguruan tinggi sendiri yang menjadi kewenangan pusat justru kita bantu, sementara kewajiban kita di SMA dan SMK belum sepenuhnya kita kerjakan. Masa yang sunnah kita laksanakan, tapi yang wajib kita abaikan? Harapan kami, ke depan tidak ada lagi perbedaan perlakuan antara sekolah negeri dan swasta,” pungkasnya.
Komisi IV DPRD Kaltim menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pendidikan agar lebih adil dan proporsional. Dengan adanya kesetaraan dukungan, kualitas pendidikan di Kaltim diharapkan semakin merata serta tidak lagi menimbulkan kesenjangan bagi siswa maupun tenaga pendidik, baik di sekolah negeri maupun swasta. [] ADVERTORIAL
Penulis: Rifki Irlika Akbar | Penyunting: Rasidah
