PARLEMENTARIA KALTIM – Pertengahan September lalu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Masud mendampingi pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melakukan kunjungan kerja ke Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu).
Dalam kunjungan kerja yang dilalui dengan perjalanan darat tersebut, Hamas, sapaan wakil rakyat dari Partai Golongan Karya (Golkar) ini, melihat bahwa kondisi kualitas infrastruktur jalan nasional menuju dua kabupaten tersebut masih sangat memprihatinkan.
Ia merasakan, menempuh jalan darat menembus ke pusat pemerintahan di Kubar, waktu diperlukan sekitar 10 jam. “Bahkan untuk perjalanan ke sana, butuh waktu hampir 10 jam,” ucap Hamas kepada awak media, di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Selasa (31/10/2023).
Menurut dia, kunci percepatan peningkatan infrastruktur jalan poros nasional, termasuk perbaikan dan peningkatan grade, adalah koordinasi dengan pemerintah pusat, mulai dari koordinasi dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, hingga koordinasi ke pihak legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Dikatakan Ketua DPRD Kaltim ini, pihaknya pun sebagai legislatif di daerah juga akan berupaya membantu koordinasi tersebut ke pusat, agar anggaran yang turun ke Kaltim, khususnya untuk peningkatan infrastruktur jalan semakin meningkat. “Jalur ini padahal juga bisa jadi alternatif menuju Ibu Kota Nusantara. Harusnya infrastrukturnya mumpunilah,” sambung dia.
Menurut Hamas, kemajuan dan pembangunan daerah yang bersangkutan otomatis akan ikut terhambat. Pasalnya, kondisi infrastruktur jalan juga sangat memprihatinkan. Mobilitas masyarakat pun terbatas bahkan ikut terganggu. “Distribusi untuk logistik juga akan terlambat. Khawatir berdampak di harga barang yang ada di sana. Potensinya bisa menimbulkan efek domino,” tandas dia. []
Penulis: Selamet | Penyunting: Hadi Purnomo