Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PARLEMENTARIA KALTIM – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) punya ide soal langkah preventif agar perusahaan “pelat merah” yang ada di Kaltim tidak bermasalah, serta jajaran direksinya tak tersandung hukum, seperti yang baru saja menimpa mantan Direktur Utama PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (MMPKT) dan eks Direktur PT Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur (MMPHKT).
Langkah preventif itu adalah dengan melakukan seleksi jajaran direksi perusahaan daerah (perusda) secara terbuka, transparan dan akuntabel. Yang terpilih di jajaran direksi, harus punya kredibilitas, kapasitas dan yang terpenting integritas. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono saat diwawancara awak media usai mengikuti Rapat Paripurna ke-7 di Gedung Utama, Kompleks Perkantoran DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Selasa (21/02/2023).
Upaya memitigasi risiko timbulnya kerugian pada perusda tersebut, kata politisi Partai Golongan Karya ini, selalu disuarakan kepada para pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim selaku pemilik saham perusda. “Proses seleksinya harus terbuka, transparan, akuntabel dan memang harus dipilih orang-orang yang memang punya kredibilitas, kapasitas dan integritas yang paling penting,” kata wakil rakyat yang akrab disapa Tiyo ini.
Menurutnya, kasus perusda di Kaltim yang bermasalah merupakan hal yang muncul dari diri pribadi secara personal apabila dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP). “Cuma masalahnya, yang paling berat itu ya bicara iman aja lagi kan, kalau bicara orang kita semua bisa tergoda. Minimal, secara SOP kita jalankan dengan benar, tapi kalau ada ada yang terpeleset, Allahu a’lam, itu tergantung diri masing-masing, personal,” papar Tiyo.
Kendati demikian, politisi dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) ini berpandangan jika mengukur integritas sesorang merupakan hal yang sulit, namun hal ini dapat diatasi dengan melacak jejak digital orang tersebut. “Minimal jejak digital itu bisa menjadi acuan sebenarnya bukan pada saat fit and proper menanyakan apa keilmuannya, skill dan seterusnya. Yang paling penting integritas,” ujarnya. []
Penulis: Enggal Triya Amukti | Penyunting: Hadi Purnomo
