KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus melakukan berbagai langkah inovasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya di bidang infrastruktur. Salah satu gebrakan terbaru datang dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kukar yang resmi memperkenalkan sistem pengaduan digital bernama PANTASI-PU. Kehadiran aplikasi ini diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan yang kerap muncul akibat keterbatasan mekanisme pelaporan manual.
Selama ini, laporan kerusakan sarana dan prasarana dari masyarakat sering kali menghadapi kendala. Tidak jarang, laporan yang sudah disampaikan sulit ditindaklanjuti karena belum adanya sistem pencatatan yang rapi. Bahkan, ada aduan yang hilang begitu saja atau tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga menyulitkan pelacakan bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Akibatnya, masyarakat sering merasa kecewa karena tidak memperoleh kejelasan perkembangan laporan yang mereka ajukan.
Situasi inilah yang mendorong DPU Kukar berbenah dengan memanfaatkan teknologi digital. Aplikasi PANTASI-PU dibangun untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat tercatat secara otomatis, terdokumentasi dengan baik, serta dapat dipantau perkembangannya secara real time. Dengan begitu, pelapor bisa mengetahui sejauh mana aduan mereka diproses, mulai dari tahap penerimaan hingga tindak lanjut di lapangan.
Dalam operasionalnya, aplikasi ini memiliki struktur kerja yang jelas. Admin Data bertugas memastikan semua laporan yang masuk tersimpan dengan rapi di sistem. Selanjutnya, Admin Verifikasi melakukan pengecekan untuk memastikan aduan sesuai kategori kerusakan dan memperbarui status laporan. Setelah tahap verifikasi selesai, giliran Tim Teknis BMD turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan, perbaikan, sekaligus mendokumentasikan hasil pekerjaan. Semua proses tersebut dapat diakses masyarakat melalui aplikasi, sehingga menumbuhkan transparansi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian DPU Kukar, Chairy Wardhani, menegaskan bahwa keberhasilan penerapan PANTASI-PU tidak hanya bertumpu pada teknologi, tetapi juga pada kerja sama semua unsur.
“Stakeholder memiliki peran penting, baik dalam penyediaan sumber daya maupun percepatan tindak lanjut aduan. Tanpa sinergi, sistem tidak akan berjalan optimal,” ujarnya, Kamis (11/09/2025).
Menurut Chairy, aplikasi ini sejatinya bukan sekadar alat teknis, melainkan bagian dari upaya menciptakan budaya kerja baru yang lebih tertata. Ia menekankan bahwa keberhasilan sistem sangat dipengaruhi oleh keseriusan pimpinan, unit kerja terkait, hingga pegawai lapangan untuk berkolaborasi. Dengan pola kerja yang terintegrasi, laporan yang masuk dapat segera direspons sesuai standar pelayanan.
Penerapan PANTASI-PU juga membawa sejumlah manfaat strategis. Dari sisi jangka pendek, sistem ini mempercepat tindak lanjut perbaikan sarana infrastruktur yang rusak, sehingga masyarakat bisa segera menikmati fasilitas publik yang layak. Dari sisi jangka panjang, aplikasi ini mendorong lahirnya layanan yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang terus didorong pemerintah daerah.
Masyarakat sendiri menyambut positif hadirnya aplikasi ini karena mereka kini memiliki akses yang lebih mudah dalam menyampaikan aduan. Tidak perlu lagi datang langsung ke kantor DPU atau menunggu lama agar laporan diproses. Cukup melalui aplikasi, laporan bisa dikirim kapan saja dan langsung terekam di sistem. Dengan cara ini, warga merasa lebih dekat dengan pemerintah daerah dan dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan pembangunan infrastruktur.
Langkah modernisasi layanan publik ini menunjukkan komitmen DPU Kukar untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Di era digital seperti sekarang, kecepatan dan keterbukaan informasi menjadi tuntutan utama masyarakat. Melalui PANTASI-PU, DPU tidak hanya menjawab tuntutan itu, tetapi juga memberikan kepastian bahwa setiap aduan masyarakat benar-benar ditindaklanjuti.
Dengan kolaborasi penuh dari semua pihak, baik internal pemerintah daerah maupun masyarakat sebagai pengguna layanan, aplikasi ini diharapkan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif. Pada akhirnya, DPU Kukar optimistis sistem ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kutai Kartanegara. [] ADVERTORIAL
Penulis: Anggi Triomi | Penyunting: Rasidah
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan