Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PARLEMENTARIA KALTIM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim), dalam hal ini Bupati Kutim Drs. H. Ardiyansyah Sulaiman, MSi baru saja meraih penghargaan Lencana Bakti Transmigrasi. Penghargaan itu diberikan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Republik Indonesia kepada Kepala Daerah yang berkontribusi besar mendukung pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dengan indeks perkembangan kawasan transmigrasi status mandiri.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Desa (Mendes) PDTT Abdul Halim Iskandar kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutim Sudirman Latif mewakili Bupati Kutim yang berhalangan hadir di momentum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transmigrasi Tahun 2023 di Grha Saba Pramana UGM, Selasa (16/5/2023) lalu.
Prestasi Pemkab Kutim tersebut mendapat apresiasi dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Agiel Suwarno, SE., MSi. Menurutnya, penghargaan itu merupakan wujud dari komitmen Pemkab Kutim yang konsisten mendukung dan mengembangkan kawasan transmigrasi di daerahnya.
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) ini mengucapkan, selamat kepada Bupati Kutim atas penghargaan yang diterima sebagai Kepala Daerah yang berkontribusi meningkatkan program Transmigrasi.
“Kami mengucapkan selamat atas penghargaan sebagai kepala daerah yang berkontribusi besar dalam mendukung program transmigrasi,” ujar anggota Komisi II DPRD Kaltim ini kepada awak media usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke -17 di Gedung Rapat Utama DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (22/05/2023).
Politisi yang juga pernah malang melintang duduk sebagai wakil rakyat di DPRD Kutim ini berharap para transmigran dari pulau Jawa ke Kutim mendapatkan sesuatu yang lebih baik ketimbang di kampung asalnya.
“Transmigrasi bukan sekedar perpindahan penduduk dari satu pulau ke pulau lainnya, tapi minimal mereka yang pindah dari pulau Jawa ke Kutim itu bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari pada di kampung asalnya,” ujar wakil rakyat kelahiran Banjarmasin, 06 Februari 1969 ini.
Agiel kemudian mengingatkan bahwa di beberapa tempat di daerah lain kerap terjadi permasalahan lahan yang menimpa para transmigran. Misalnya, lahan transmigran yang berkonflik dengan perusahaan perkebunan atau pertambangan. Maupun status kepemilikan lahan yang belum 100 persen dipegang oleh masyarakat.
“Hal-hal seperti ini harus diantisipasi, jangan sampai terjadi di Kutim. Mudah-mudahan dengan adanya penghargaan itu, kian memacu semangat Pemkab Kutim untuk lebih memperhatikan nasib warga transmigran,” tutup legislator asal dapil Bontang, Kutim dan Berau ini. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting : Agus P Sarjono
