KUTAI KARTANEGARA – Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (Disbun Kukar) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Kinerja dalam Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bulanan dan tahunan dengan memanfaatkan aplikasi E-Kinerja. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sawit, Kantor Disbun Kukar, Tenggarong, pada Kamis (28/08/2025).
Bimtek ini diikuti oleh sejumlah aparatur, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahap pertama, yang diharapkan mampu menyusun SKP dengan lebih terarah, efektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sekretaris Disbun Kukar melalui Kepala Bidang Produksi, Subagio, menjelaskan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. “Melalui Bimtek ini, kami berharap rekan-rekan P3K bisa sejajar dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam hal profesionalisme dan kinerja. Karena baik PNS maupun P3K pada dasarnya adalah ASN yang memiliki tanggung jawab sama sebagai pelayan publik,” ucapnya.
Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan pembekalan langsung dari Analis Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar, Beni Siswanto. Materi yang diberikan tidak hanya mencakup aspek teknis penggunaan aplikasi, tetapi juga pemahaman regulasi mengenai SKP.
Subagio menambahkan, pemahaman mendalam tentang SKP menjadi hal yang wajib bagi seluruh aparatur. Menurutnya, penerapan aplikasi E-Kinerja tidak boleh dipandang hanya sebagai sarana administrasi, melainkan juga sistem yang memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan. “ASN bukan hanya pejabat, tetapi pelayan masyarakat. Itulah sebabnya profesionalisme harus selalu dijunjung tinggi,” tegasnya.
Selain membahas aspek teknis, kegiatan ini juga dimaknai sebagai momentum untuk mengingatkan kembali peran penting ASN. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, tetapi juga menjadi perekat dan pemersatu bangsa.
Dengan diterapkannya aplikasi E-Kinerja, pemerintah daerah berharap penyusunan SKP dapat berjalan lebih efektif, terukur, serta menjadi dasar evaluasi kinerja aparatur secara adil. “Profesionalisme ASN, baik PNS maupun P3K, menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan fungsi sebagai pelayan publik. Melalui pelatihan ini, diharapkan semakin siap menghadapi tuntutan pelayanan yang semakin tinggi,” tutup Subagio. [] ADVERTORIAL
Penulis: Jemi Irlanda Haikal | Penyunting: Rasidah
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan