Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna ke-4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar pada Senin (24/03/2025). Laporan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah pada tahun anggaran 2024.
Sunggono menjelaskan bahwa laporan yang disampaikan masih bersifat unaudited karena saat ini sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur. Meskipun demikian, laporan keuangan final akan diserahkan setelah proses audit selesai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006.
Dalam paparannya, Sunggono menyebutkan bahwa Pemkab Kukar menetapkan target pendapatan daerah 2024 sebesar Rp14,31 triliun, namun realisasi yang tercatat hanya mencapai Rp12,70 triliun atau sekitar 88,75% dari target. Pendapatan terbesar berasal dari Pendapatan Transfer yang terealisasi sebesar Rp11,83 triliun, yang juga sedikit lebih rendah dari target yang ditetapkan, yakni Rp13,33 triliun.
“LKPj ini menggambarkan capaian kinerja dan realisasi keuangan daerah selama tahun 2024. Kami tetap berkomitmen pada transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan,” ungkap Sunggono.
Pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkab Kukar berhasil mencapai realisasi sebesar Rp787,6 miliar, yang melebihi target Rp732,9 miliar dengan pencapaian 107,46%. Sektor ini menjadi salah satu yang menunjukkan hasil positif dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dari sisi belanja daerah, Pemkab Kukar menganggarkan Rp14,53 triliun untuk tahun 2024, dengan realisasi belanja sebesar Rp12,81 triliun atau 86,83%. Alokasi terbesar pada Belanja Operasional yang mencapai Rp7,31 triliun, dengan realisasi sebesar Rp6,37 triliun (87,20%). Sementara itu, Belanja Modal terealisasi sebesar Rp5,32 triliun dari anggaran Rp6,09 triliun, dan Belanja Transfer tercatat terealisasi penuh sebesar Rp1,12 triliun.
Dalam hal pembiayaan, Pemkab Kukar mendapatkan penerimaan daerah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang sesuai dengan target, yaitu Rp295,97 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah hanya terealisasi Rp24,05 miliar dari target yang ditetapkan Rp77 miliar.
Sunggono menegaskan bahwa Pemkab Kukar akan terus berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia juga mengharapkan anggota DPRD dapat memberikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan realisasi anggaran di masa mendatang agar lebih maksimal.
Dengan laporan tersebut, Pemkab Kukar menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, serta berusaha memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat.
Penulis: Jemi Irlanda Haikal | Penyunting: Nistia Endah
