Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Aksi unjuk rasa yang digelar puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Timur (Kaltim) pada Selasa (03/06/2025) di depan Kantor Gubernur Kaltim menandai dinamika demokrasi yang sehat di daerah ini. Dengan mengusung semangat kontrol sosial, para mahasiswa menyampaikan aspirasi mereka dalam rangka mengawal capaian 100 hari kerja Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Seno Aji.
Berbagai isu strategis seperti pendidikan, pertambangan ilegal, perlindungan masyarakat adat, hingga pengelolaan lingkungan menjadi fokus dalam aksi tersebut. Para mahasiswa menyuarakan tuntutan agar kebijakan publik yang dirancang pemerintah berjalan sesuai kebutuhan rakyat.
Yang menarik, unjuk rasa ini justru disambut langsung oleh Wagub Kaltim, Seno Aji, yang memilih turun menemui peserta aksi dan berdialog secara terbuka. Ia menyampaikan apresiasinya atas kepedulian mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah daerah. “Aksi demonstrasi yang berlangsung di gedung gubernur disambut baik, dan pemerintah menyampaikan apresiasi atas kehadiran para peserta aksi. Dalam demonstrasi tersebut, sejumlah tuntutan disuarakan oleh para mahasiswa,” ujar Seno Aji.
Menanggapi sorotan terhadap sektor pendidikan, Seno Aji menjelaskan bahwa program pendidikan gratis merupakan bagian dari agenda prioritas pemerintah dan kini tengah memasuki tahap implementasi. “Pemerintah menegaskan bahwa isu-isu yang diangkat dalam aksi tersebut sebenarnya telah menjadi perhatian dan tanggung jawab kami, bahkan tanpa adanya demonstrasi pun, hal-hal tersebut tetap akan diperjuangkan hingga ke tingkat pusat,” jelasnya.
Ia merinci bahwa mulai Juni hingga Juli 2025, mahasiswa semester satu di Kaltim akan menerima manfaat dari program pendidikan gratis. Tahap berikutnya akan mencakup mahasiswa semester dua hingga delapan pada Januari–Februari 2026. “Seluruh dasar hukum terkait program tersebut telah rampung, dan mulai bulan Juni hingga Juli 2025, pendidikan gratis akan diluncurkan untuk mahasiswa semester satu. Selanjutnya, pada Januari hingga Februari 2026, program tersebut akan diperluas bagi mahasiswa semester dua hingga delapan,” paparnya.
Lebih lanjut, Seno Aji menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang berlaku jangka panjang hingga 2030, bahkan diupayakan menjadi permanen karena sudah memiliki landasan hukum kuat berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi. “Program pendidikan gratis ini direncanakan berlaku hingga tahun 2030 dan diupayakan menjadi kebijakan permanen karena telah memiliki dasar hukum nasional melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Kami juga merasa bangga bahwa Kaltim menjadi provinsi pertama yang mengimplementasikannya,” katanya.
Pemerintah Provinsi juga berkomitmen melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program ini dan terbuka terhadap masukan dari masyarakat luas. “Terkait pelaksanaan program ini, evaluasi berkala akan dilakukan, baik setiap enam bulan maupun satu tahun sekali, tergantung pada situasi dan kondisi di wilayah Kaltim,” ungkap Seno Aji.
Aksi damai ini menjadi momentum penting untuk memperkuat dialog antara mahasiswa dan pemerintah. Dalam penutupannya, Seno Aji menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas kelompok dalam menjaga arah pembangunan. “Kami berharap komunikasi antara mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah terus terjaga. Kritik membangun seperti ini penting untuk memastikan setiap langkah pembangunan benar-benar berpihak pada rakyat,” tutupnya. []
Penulis: Rifki Irlika Akbar | Penyunting: Rasidah | ADV Diskominfo Kaltim
