Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) Republik Indonesia terus memperkuat upaya integrasi data melalui program Satu Data Gender dan Anak. Program ini dirancang untuk mendukung berbagai sektor pembangunan, termasuk kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial dan keluarga, serta percepatan penurunan angka stunting.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri PPPA, Arifatul Chosiyah Fauzi, saat menghadiri forum pertemuan dan diskusi mengenai urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Kalimantan Timur. Acara tersebut berlangsung di Ruang Rapat Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Samarinda, pada Sabtu (10/05/2025).
“Langkah dari Kementerian PPPA adalah menyusun data tentang perempuan dan anak yang berbasis desa,” ujar Menteri Arifatul dalam paparannya. Ia menekankan bahwa pendekatan berbasis desa ini memungkinkan identifikasi kebutuhan yang lebih spesifik dan sesuai dengan kondisi masyarakat lokal.
Menurutnya, data yang digunakan dalam program ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan berperan sebagai acuan utama dalam menetapkan strategi dan kebijakan pembangunan. Data tersebut juga digunakan untuk mengoptimalkan fungsi Ruang Bersama Indonesia, yaitu ruang publik ramah perempuan dan anak yang dibangun di sejumlah wilayah.
“Dengan adanya data yang akurat, kita bisa memahami lebih dalam kebutuhan masyarakat serta merumuskan kebijakan yang benar-benar tepat sasaran,” lanjutnya.
Program Satu Data Gender dan Anak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perencanaan, tetapi juga sebagai alat evaluasi pelaksanaan program. Data yang dikumpulkan secara sistematis ini dapat membantu dalam menganalisis permasalahan, merumuskan solusi, serta mengukur dampak dan efektivitas kebijakan yang telah dijalankan.
Lebih lanjut, Menteri Arifatul mengajak pemerintah daerah di Kalimantan Timur untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Ia meyakini bahwa Kaltim memiliki potensi besar dalam mengembangkan desa dan kelurahan ramah perempuan dan anak, yang nantinya dapat ditingkatkan menjadi bagian dari Ruang Bersama Indonesia.
“Kami ingin bersinergi lebih lanjut dengan Provinsi Kalimantan Timur. Saya yakin, sudah banyak desa dan kelurahan di sini yang ramah anak dan perempuan. Hanya perlu ditingkatkan dengan kolaborasi antarinstansi,” pungkasnya.
Dengan pendekatan berbasis data yang terintegrasi dan kolaboratif, Kementerian PPPA berharap pelaksanaan program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat semakin efektif dan menyentuh kebutuhan nyata masyarakat di tingkat akar rumput. (ADVERTORIAL)
Penulis: Himawan Yokominarno
