Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Kunjungan kerja Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) ke Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (10/07/2025), kembali menyoroti krisis kapasitas sekolah menengah atas (SMA) negeri di daerah tersebut. Permasalahan ini mengemuka setelah diketahui bahwa di kawasan Sangatta Selatan saja, sedikitnya 500 lulusan SMP belum tertampung di sekolah negeri.
Agus Aras, anggota Komisi IV DPRD Kaltim, menilai kondisi tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Ia menyampaikan perlunya tindakan cepat dan konkret untuk menjawab kebutuhan pendidikan, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini minim sarana dan prasarana.
Data dari Pemerintah Kabupaten Kutim menunjukkan bahwa di Kecamatan Bengalon hanya terdapat empat SMP aktif. Jumlah itu dianggap jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dasar, apalagi mengingat luasnya wilayah dan bertambahnya jumlah penduduk usia sekolah setiap tahun.
“Kami siap memfasilitasi koordinasi lebih lanjut agar proses ini tak berlarut. Gedung dan lahan harus disiapkan sekarang, karena kebutuhan sudah sangat mendesak,” tegas Agus.
Menurutnya, langkah awal yang dapat dilakukan adalah intensifikasi komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Kutim dengan Dinas Pendidikan Kalimantan Timur. Agus mengimbau agar pengajuan pembangunan gedung baru dan permintaan hibah lahan dilakukan lebih rutin dan terstruktur, terutama bagi kecamatan yang mengalami kekurangan ruang kelas baru, seperti Sangatta Utara dan Sangatta Selatan.
Selain soal infrastruktur, Agus juga menyoroti kebingungan di tingkat daerah terkait pelaksanaan program Gratispol atau program pendidikan gratis dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Ia menyampaikan bahwa belum ada kejelasan yang menyeluruh mengenai cakupan program tersebut.
“Program gratis itu bagus, tapi teknisnya jangan abu-abu. Harus jelas sejak awal,” ujarnya.
Menurut legislator dari Fraksi Partai Demokrat ini, tanpa petunjuk teknis yang rinci, sekolah dan orang tua bisa salah menafsirkan manfaat program, apakah mencakup pembebasan iuran, seragam, atau penyediaan buku pelajaran.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya pemetaan kebutuhan pendidikan yang dilakukan secara berkala setiap tahun. Langkah ini dinilai penting agar kebijakan pembangunan tidak hanya merespons masalah yang sudah terjadi, tetapi juga mampu mengantisipasi lonjakan kebutuhan ke depan.
Agus menyatakan komitmen Komisi IV DPRD Kaltim untuk terus mengawal permasalahan pendidikan hingga terwujud solusi konkret. Ia pun menyambut baik usulan untuk merekrut guru-guru ahli guna menjawab kekurangan tenaga pengajar di wilayah terpencil dan berkembang di Kutai Timur.[] ADVERTORIAL
Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah
