BALIKPAPAN — Upaya memperkuat fungsi pengawasan terhadap kinerja perangkat daerah kembali digelorakan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim). Hal itu terlihat dalam Rapat Kerja (Raker) bersama sejumlah Perangkat Daerah lingkup Pemprov Kaltim di Hotel Grand Jatra Balikpapan, Kamis (28/08/2025).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Agus Suwandi, difokuskan untuk menilai capaian serapan anggaran sekaligus membangun komunikasi lebih erat dengan mitra kerja. “Kita brainstorming dalam raker ini, kita mulai bergilir. Harapannya sinergi dengan mitra kerja bisa lebih kuat,” ujarnya saat membuka forum.
Dalam kesempatan itu, para kepala perangkat daerah memaparkan realisasi program yang sudah berjalan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, menjelaskan bahwa dari total pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp130,33 miliar, realisasi hingga Agustus baru mencapai Rp35,21 miliar atau 27,01 persen. Kendati begitu, capaian fisik disebut telah berada pada level 65,13 persen.
“Pelaksanaan teknis di lapangan berjalan cukup cepat, hanya saja proses pencairan anggaran membutuhkan waktu lebih panjang,” jelas Faisal.
Dari sisi ketertiban umum, Satpol PP Kaltim di bawah kepemimpinan Munawar mencatat pagu anggaran Rp42,6 miliar, dengan realisasi Rp18,58 miliar atau 43,62 persen hingga 27 Agustus 2025.
Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah () Setdaprov Kaltim, Siti Sugiyanti, menyampaikan bahwa dari pagu Rp11,57 miliar, pihaknya sudah merealisasikan Rp7,86 miliar atau sekitar 68 persen. Program BPOD diarahkan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang profesional dan berbasis teknologi informasi.
Sejumlah anggota Komisi I yang hadir, di antaranya Yusuf Mustofa, Budianto Bulang, La Ode Nasir, dan Didik Agung Eko Wahono, memberikan masukan terkait percepatan penyerapan anggaran. Diskusi berjalan dengan menekankan pentingnya agar realisasi program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat Kaltim.
Melalui raker ini, DPRD menegaskan komitmennya untuk mengawal efektivitas penggunaan APBD. Koordinasi dengan perangkat daerah diharapkan dapat menjamin anggaran yang dialokasikan tidak hanya terserap, tetapi juga menghasilkan dampak nyata bagi pembangunan daerah. [] ADVERTORIAL
Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan