KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Desa Ponoragan Kecamatan Loa Kulu menggelar Musyawarah Desa sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sidomukti untuk Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Pertemuan Kantor Desa Ponoragan dan menjadi momentum penting dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa, Rabu (15/10/2025).
Musyawarah Desa ini merupakan forum resmi yang diselenggarakan untuk memaparkan laporan kegiatan dan keuangan BUMDes Sidomukti selama satu tahun anggaran. Laporan tersebut mencakup unit usaha yang telah dijalankan, pencapaian pendapatan, serta rencana pengembangan usaha ke depan. Selain itu, forum ini juga menjadi wadah evaluasi dan penyampaian aspirasi masyarakat terhadap kinerja BUMDes.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur, antara lain perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengurus BUMDes Sidomukti, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga. Hadir pula mewakili Pemerintah Kecamatan Loa Kulu, Plt. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), yang memberikan sambutan dan arahan.
Pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes merupakan kewajiban tahunan yang bertujuan menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan usaha desa. Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana untuk memperkuat sinergi antara pemerintah desa, pengurus BUMDes, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Kegiatan dimulai dengan sambutan dari Kepala Desa Ponoragan yang menekankan pentingnya keberadaan BUMDes sebagai pilar kemandirian desa. Ia berharap sinergi antara semua pihak dapat terus terjalin untuk memperkuat roda perekonomian desa.
Dilanjutkan dengan pemaparan laporan oleh pengurus BUMDes Sidomukti, yang menjelaskan capaian unit usaha seperti perdagangan lokal, jasa simpan pinjam, dan pengelolaan aset desa. Laporan keuangan disampaikan secara rinci, termasuk pendapatan, pengeluaran, dan surplus usaha.
Plt. Kasi PMD dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas pengelolaan BUMDes yang dinilai transparan dan akuntabel. Ia juga mendorong pengurus untuk terus berinovasi dalam membuka peluang usaha baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Forum musyawarah kemudian dibuka untuk sesi diskusi. Masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan saran, kritik, dan evaluasi terhadap kinerja BUMDes. Beberapa warga mengusulkan pengembangan usaha pertanian terpadu dan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda desa.
Musyawarah ditutup dengan penandatanganan berita acara sebagai bentuk kesepakatan bersama. Dokumen ini menjadi landasan untuk melanjutkan pengelolaan BUMDes secara profesional, terbuka, dan berkelanjutan. Pemerintah Desa Ponoragan berharap hasil musyawarah ini dapat menjadi dasar perbaikan dan penguatan program kerja BUMDes Sidomukti di tahun mendatang. [] ADVERTORIAL
Admin03
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan