Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PARLEMENTARIA KALTIM – TINGKAT inflasi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada bulan Oktober 2023 kemarin cukup terkendali dengan nilai 0,19 persen. Sementara inflasi tahun kalender (akumulasi Januari-Oktober) 2,68 persen, masih di bawah ketentuan pemerintah (Kementerian Keuangan) yaitu 3,0 persen untuk tahun 2023.
“Inflasi itu pertama, banyak faktor yah, salah satunya yang membuat inflasi itu adalah biasanya ada event event besar, yang kedua barangnya ditimbun itu yang menjadi masalah,” jelas Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim Nidya Listiyono.
Nidya menyampaikan hal itu kepada wartawan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM) Provinsi Kaltim di Gedung E Lantai 1 Kantor DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar, Samarinda, Jumat (3/10/2023).
Terkait penimbunan barang, dalam RDP tadi Nidya meminta DPPKUKM Kaltim dan pihak berwajib untuk terus melakukan razia dan operasi pasar di lapangan.
“Supaya jangan sampai ada, dalam tanda kutip, pedagang pedagang nakal yang kemudian menimbun bahan makanan pokok yang berakibat terjadinya kenaikan harga. Itu yang kami khawatirkan. Tapi intinya saya minta kepada Pemprov Kaltim melalui DPPKUKM menjaga stabilitas harga pangan,” papar politisi Partai Golkar ini.
Upaya lain yang dapat dilakukan lanjut Nidya, adalah dengan memperbaiki jalur distribusi barang. Sebagaimana disampaikan juga oleh Anggota Komisi II Sapto Setyo Pramono pada kesempatan yang sama.
“Masalah inflasi itu banyak faktornya, ketika kecukupan pangan dan kecukupan bahan kebutuhan pokok di Kaltim itu ada, saya pikir tidak terlalu berdampak,” ujarnya seraya menyebutkan masih tergantungnya Kaltim kepada Pulau Jawa dan Sulawesi dalam hal pemenuhan bahan kebutuhan pokok, sebagai faktor lain yang turut mempengaruhi inflansi.
Di sisi lain, Nidya memberikan apresiasi kepada Usaha Kecil, Menengah dan Mikro (UMKM) yang sangat berperan dan membantu dalam pengendalian inflasi. Terlebih jika berkaca pada pengalaman masa Pandemi Covid-19 yang lalu.
“UMKM menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Karenanya, terkait bahan, peralatan produksi hingga sertifikasi pengembangan usaha menjadi perhatian khusus di Kaltim,” kata Tio, sapaan akrabnya.
Pihaknya di Komisi II menilai kondisi ekonomi di Kaltim saat ini sudah cukup baik. “Namun tetap diperlukan perhatian dan upaya lebih serta optimisme,” ujarnya.
Ia menekankan, untuk menjaga kestabilan ekonomi di Bumi Etam diperlukan dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya komoditi pendukung. “Untuk kemajuan Kaltim dan kita juga harus tetap mendukung komoditi-komoditi pendukung perkembangan Kaltim,” pungkasnya. []
Penulis : Himawan Yokominarno | Penyunting : Agus P Sarjono
