SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda terus memperkuat langkah penanganan banjir yang kerap melanda kota, terutama saat curah hujan tinggi dan air sungai meluap. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyatakan bahwa hasil koordinasi bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) menunjukkan perlunya pengadaan sedikitnya 10 unit pompa air berukuran besar untuk mendukung sistem drainase kota.
Pengadaan pompa air ini ditaksir membutuhkan anggaran hampir mencapai Rp 850 miliar. “Dari hasil evaluasi teknis bersama BWS, diperlukan minimal 10 unit pompa air besar yang mampu bekerja secara simultan di titik-titik genangan utama. Nilai kebutuhannya sekitar Rp 850 miliar. Namun itu baru sebagian kecil. Kalau kita bicara soal penanganan banjir secara menyeluruh, nilainya bisa mencapai triliunan rupiah, dan itu pun belum mencakup seluruh pekerjaan,” ungkapnya kepada awak media.
Pernyataan itu disampaikan Wali Kota saat meninjau lokasi rawan banjir di Perumahan H Saleh, Jalan Barito, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kamis, (12/06/2025). Didampingi Dinas PUPR dan BPBD Kota Samarinda, Andi Harun menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam menghadapi persoalan banjir yang telah berlangsung menahun.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pengendalian banjir tidak hanya soal pengadaan pompa air. Dua proyek strategis yang menjadi perhatian adalah normalisasi Sungai Karang Mumus dan pengerukan Waduk Benanga. Kedua proyek ini dinilai krusial dalam mengendalikan limpasan air hujan dan mengurangi volume genangan.
“Waduk Benanga ini perannya sangat vital sebagai penampung limpasan air hujan. Tapi sedimentasinya sudah sangat tinggi. Tanpa pengerukan besar-besaran, fungsinya tidak akan maksimal. Begitu pula Sungai Karang Mumus yang perlu dinormalisasi hingga ke hulu. Semua itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit,” lanjutnya.
Wali Kota menyebut bahwa dua proyek tersebut diperkirakan menyerap anggaran lebih dari Rp 900 miliar. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Pusat. Menurutnya, penanganan banjir bukan hanya urusan lokal, melainkan menyangkut kepentingan regional dan nasional.
“Penanganan banjir ini bukan semata urusan lokal. Ini menyangkut keberlangsungan kota dan keselamatan warga. Maka kami berharap adanya sinergi kuat antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat. Bankeu dari Pemprov sangat kami harapkan sebagai salah satu bentuk kolaborasi nyata,” katanya.
Meski dihadapkan pada tantangan besar, baik dari sisi teknis maupun anggaran, Andi Harun menegaskan bahwa pihaknya memiliki komitmen kuat untuk menjalankan program penanggulangan banjir secara bertahap dan terstruktur. “Ini perjuangan panjang, tidak bisa selesai dalam setahun dua tahun. Tapi kami pastikan, langkah-langkah konkret akan terus dilakukan. Mulai dari penguatan infrastruktur, pembebasan lahan, perbaikan drainase, hingga edukasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, warga menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung Wali Kota serta harapan besar agar penanganan banjir dapat dilakukan secara nyata dan berkelanjutan. Pemerintah juga memastikan bahwa rencana kerja yang telah disusun akan dikawal ketat hingga tahap implementasi. Keterlibatan berbagai pihak, mulai dari lembaga pengawasan hingga unsur masyarakat sipil, akan dioptimalkan untuk menjamin pelaksanaan program berjalan secara transparan dan akuntabel. (ADVERTORIAL)
Penulis: Himawan Yokominarno Penyunting: Nursiah