Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BPPD Nunukan mematangkan Rakor Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan 2026 untuk mendorong Nunukan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan.
NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan menyiapkan Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan Tahun 2026 sebagai forum strategis untuk mendorong transformasi Nunukan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan. Menjelang pelaksanaan rakor tersebut, Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan menggelar rapat pemantapan internal, Senin (11/05/2026).
Rapat pemantapan itu digelar untuk memastikan seluruh persiapan rakor yang dijadwalkan berlangsung di Kantor Bupati Nunukan, Selasa (12/05/2026), berjalan optimal. Forum tersebut mengusung tema “Transformasi Nunukan Menuju New Economic Hub”.
Dalam rapat internal tersebut, jajaran BPPD Nunukan membahas sejumlah aspek teknis secara rinci, mulai dari susunan acara, kesiapan logistik, pengaturan peserta, hingga materi strategis yang akan dipaparkan dalam rakor.
Kepala BPPD Nunukan menegaskan, rapat pemantapan internal memiliki peran penting untuk memastikan seluruh agenda berjalan sesuai rencana dan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.
“Rapat pemantapan ini menjadi kunci agar rakor besok tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar melahirkan rekomendasi nyata untuk menjadikan Nunukan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di perbatasan,” ujarnya, sebagaimana diberitakan Simp4tik, Senin, (11/05/2026).
Ia juga menekankan pentingnya mengintegrasikan hasil audiensi bersama tim Universitas Gadjah Mada (UGM) dan sejumlah instansi vertikal ke dalam pembahasan rakor. Instansi tersebut meliputi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Imigrasi, Bea Cukai, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Dinas Perikanan.
Integrasi hasil audiensi itu dinilai penting agar pembahasan rakor tidak hanya bersifat konseptual, tetapi mampu merumuskan rekomendasi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan kawasan perbatasan.
Rakor tersebut dijadwalkan dihadiri Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Melalui forum tersebut, Pemkab Nunukan berharap sinergi lintas sektor semakin kuat dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan. Rakor ini juga diharapkan menjadi tonggak penting untuk mempertegas posisi Nunukan sebagai garda terdepan Indonesia sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan. []
Redaksi
