Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI KARTANEGARA – Dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel, Pemerintah Desa Jantur Selatan menggelar rapat pembinaan pengelolaan keuangan daerah tahun 2025. Kegiatan penting ini berlangsung pada Selasa, (12/08/2025), di Balai Pertemuan Umum Desa Jantur Selatan, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar yang diwakili oleh staf Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, Sopian Nur, beserta tim.
Rapat pembinaan ini merupakan forum strategis yang bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga desa dalam mendukung upaya pemerintah desa. Fokus utama kegiatan adalah memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan.
Selain tim dari DPMD Kukar, rapat ini dihadiri oleh Camat Muara Muntai, Kepala Desa Jantur Selatan, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta tokoh masyarakat setempat. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama untuk memajukan desa melalui kolaborasi aktif dan berkelanjutan.
Pembinaan ini digelar sebagai respons atas pentingnya pengelolaan keuangan desa yang transparan dan berbasis data. Pemerintah Desa Jantur Selatan ingin memastikan bahwa setiap langkah pembangunan dilakukan secara bijak dan terukur, sesuai dengan amanat Permendagri No. 46 Tahun 2016 tentang penetapan dan penegasan batas desa.
Rapat dimulai dengan sambutan dari Camat Muara Muntai yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat. “Pembinaan yang dilaksanakan di desa adalah bekal bagi desa-desa lain untuk meniru kesuksesan Jantur Selatan,” ujarnya. Kepala Desa Jantur Selatan kemudian memaparkan target pembangunan desa yang berbasis pada peta batas wilayah, serta pentingnya pelestarian makam sebagai bagian dari identitas dan budaya lokal.
Sesi dilanjutkan dengan diskusi terbuka mengenai hasil kesepakatan terdahulu dan harapan baru untuk kemajuan desa. Ketua BPD, Ketua LPM, dan tokoh masyarakat secara bergantian menyampaikan pandangan mereka, menyoroti perlunya pelaksanaan tanggung jawab secara konsisten oleh semua pihak.
Sebagai penutup, dilakukan penandatanganan notulen rapat fasilitas batas desa oleh perwakilan masing-masing pihak. Tindakan ini menjadi simbol komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.
Dengan semangat transparansi dan kolaborasi, Jantur Selatan diharapkan menjadi pilot project bagi desa-desa lain di Kecamatan Muara Muntai dan sekitarnya. DPMD Kukar menyatakan siap mendampingi proses ini agar desa-desa di Kutai Kartanegara mampu mengelola potensi lokal secara optimal dan berdaya saing tinggi.
Langkah ini menegaskan bahwa kemajuan desa bukan hanya soal anggaran, tetapi tentang komitmen, sinergi, dan keberanian untuk membangun dari akar rumput. Jantur Selatan telah memulainya dan desa-desa lain siap menyusul. [] ADVERTORIAL
Admin04
