Pansus LKPJ Temukan Buruknya Koordinasi Dinkes Kaltim dengan RSUD

PARLEMENTARIA KALTIM – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim Sutomo Jabir mengatakan ditemukan tidak adanya koordinasi yang baik antara Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang ada di Kaltim.

Sekedar untuk diketahui Pansus LKPJ 2022 DPRD Kaltim telah memanggil Dinkes Kaltim dan RSUD se- Kaltim guna mengetahui ralisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2022 pada sektor kesehatan, pada minggu, 09 April 2023 di Balikpapan.

Hal itu disampaikan Sutomo Jabir yang merupakan politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) usai memimpin Rapat internal Badan Kehormatan (BK) di ruang rapat internal BK lantai II Gedung D Komplek Perkantoran DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karang Paci, Samarinda, Selasa (11/04/2023).

“Ini semua harus searah seirama supaya bisa mencapai tujuan. Kita melihat ada koordinasi yang berjalan belum dengan baik antar Dinas Kesehatan dengan RS BLUD (Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah, red). Dinas Kesehatan ini kan bukan atasan, semestinya dia yang memformulasikan potensi yang ada, termasuk BLUD, supaya bekerja maksimal sesui dengan Visi Kesehatan Kaltim,” kata wakil rakyat kelahiran Samarinda, 22 Agustus 1981 ini.

Sutomo Jabir menjelaskan pihaknya melakukan evaluasi bersama Dinkes Kaltim untuk sinkronkan kinerja dinas terkait dengan Visi Misi Gubernur Kaltim. “Sinkronkan kinerja dinas terkait dengan Visi Misi Gubernur ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kita evaluasi dengan Dinas Kesehatan. Berbicara kesehatan, ada rumah sakit yang BLUD untuk mewujudkan kinerja kesehatan secara umum. Tentu perlu senergi semua,” paparnya.

“Ke depan kita rekomendasikan untuk diperbaiki alur komunikasi antar stakeholder kesehatan, baik Dinas Kesehatan dengan BLUD yang ada di provinsi maupun Dinas Kesehatan Provinsi dengan kabupaten/Kota. Karena kalau kita berbicara kesehatan itu se Kaltim,” ujar anggota dewan dari daerah pemilihan Bontang, Kutai Timur, dan Berau.

Dalam realisasi APBD Kaltim 2022, Dinkes Kaltim mencapai realisasi sebesar 84,34 persen saja, dan Kaltim masih keterbatasan sumber daya manusia, khususnya dokter. “Serapan anggaran berkisar antara 90 persen. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah sumber daya manusianya, terutama dokter. Karena faktanya banyak dokter yang tidak mau ditempatkan di daerah kabupaten, apa lagi di kecamatan-kecamatan,” pungkasnya. []

Penulis: Guntur Riyandi | Penyunting: Agus P Sarjono