Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat Paripurna ke-32 pada Selasa (19/08/2025) di Gedung D Lantai 6 kompleks perkantoran DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda. Agenda utama rapat ini adalah pengesahan revisi kegiatan bulan Agustus pada masa sidang II Tahun 2025.
Dalam proses pengesahan, Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menyampaikan interupsi kepada pimpinan DPRD Kaltim terkait efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Ia meminta agar pengurangan anggaran terhadap usulan kegiatan Dewan pada Tahun 2026 tidak mengurangi kualitas pelaksanaan tugas anggota dewan.
“Dari sekitar 400 usulan kegiatan yang diajukan, hanya sekitar 375 yang dapat diakomodasi Pemprov Kaltim, jadi jangan sampai dikurangi lagi dan bila banyak usulan yang akhirnya dipangkas, artinya ada penyesuaian yang harus dilakukan,” ujar Salehuddin.
Salehuddin menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh menghambat fungsi dewan, terutama kegiatan reses yang menjadi sarana utama penyerapan aspirasi masyarakat. Menurutnya, perjalanan dinas dan mekanisme reses harus dijalankan maksimal.
“Kami harus melakukan tugas dan fungsi dewan, seperti perjalanan dinas dan mekanisme reses harus betul-betul di maksimalkan pertemuannya, jangan sampai kita terlalu fokus membahas anggaran, tapi tempat kita sendiri kehilangan anggaran,” jelasnya.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu juga menyoroti dampak inflasi yang mulai dirasakan masyarakat, termasuk anggota dewan sendiri, khususnya pada kenaikan harga bahan pokok seperti beras dan minyak. Hal ini menurutnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan rumah tangga.
“Inflasi ini nyata, jadi selain bicara anggaran secara makro, jangan sampai tidak memperhatikan kesejahtraan rumah tangga anggota dewan sendiri terabaikan,” ujar Salehuddin.
Melalui interupsi tersebut, Salehuddin menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran yang dilakukan Pemprov Kaltim dan kebutuhan riil di DPRD Kaltim. Pihaknya berharap pimpinan dewan mempertimbangkan kesejahteraan internal serta tetap menjalankan fungsi legislasi dengan optimal. Penekanan ini sekaligus mengingatkan agar keputusan penganggaran tidak hanya berfokus pada sisi politik dan birokrasi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan anggota dewan.[] ADVERTORIAL
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah
