Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Guna menjaga stabilitas politik dan sosial pasca Pemilu 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bankesbangpol) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah, Kamis (19/06/2025), di Ruang Rapat Kersik Luway, Jembatan Koridor Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda. Rapat tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Bankesbangpol Kaltim, Sufian Agus, dan dihadiri unsur perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltim serta perwakilan dari berbagai instansi vertikal. Dalam rapat tersebut, Sufian didampingi oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Fatimah Waty, yang turut memberikan pemaparan teknis berkaitan dengan pola kerja tim pemantauan politik.
Dalam arahannya, Sufian Agus menekankan pentingnya kolaborasi antarsektor untuk memantau perkembangan dinamika politik di daerah secara menyeluruh, apalagi di tengah proses transisi pemerintahan pasca Pemilu 2024. “Pemantauan politik di daerah tidak bisa dilakukan secara sektoral. Harus terintegrasi dan berbasis data serta fakta lapangan. Karena itu, forum ini menjadi penting untuk membangun kesamaan persepsi dan langkah,” tegas Sufian.
Ia juga menyoroti pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden (Pilpres), serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 yang secara umum berlangsung aman dan tertib. Namun, beberapa daerah masih harus melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU). “PSU terjadi bukan karena faktor keamanan, tapi karena ketidakjelasan aturan dan kekeliruan dalam penafsiran teknis, baik dari penyelenggara maupun peserta pemilu. Hal ini perlu dievaluasi agar tidak berulang,” ujarnya.
Lebih jauh, Sufian menilai bahwa stabilitas politik di daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ia menyinggung soal kenaikan harga kebutuhan pokok yang kerap kali memicu keresahan sosial. “Ketahanan politik tidak bisa dilepaskan dari ketahanan ekonomi. Jika harga kebutuhan pokok tidak terkendali, maka stabilitas sosial akan rentan terganggu,” ucapnya mengingatkan.
Sufian juga menggarisbawahi pentingnya memperkuat ideologi Pancasila dan menangkal berbagai bentuk radikalisme dan intoleransi yang dapat mengancam integrasi bangsa. Ia mengingatkan bahwa menjaga ideologi negara adalah tugas bersama seluruh elemen bangsa. “Radikalisme adalah musuh bersama. Ini bukan hanya tugas aparat, tapi juga seluruh elemen masyarakat, termasuk ASN (Aparatur Sipil Negara) dan tokoh-tokoh strategis di daerah,” tegasnya.
Dalam konteks ini, menurutnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tokoh masyarakat di daerah harus berperan aktif sebagai agen penyeimbang dan penangkal propaganda yang dapat merusak harmoni sosial. Rapat ini menjadi bagian dari upaya preventif yang dirancang oleh Bankesbangpol untuk menciptakan suasana politik yang kondusif dan demokratis di Kaltim. Tujuan utamanya adalah menjaga kesinambungan pembangunan dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang responsif terhadap dinamika nasional.
Selain sebagai forum diskusi, rapat ini juga bertujuan menyusun strategi pemantauan politik berbasis data serta memperkuat deteksi dini terhadap potensi gangguan stabilitas, baik yang berasal dari isu politik maupun dari tekanan sosial dan ekonomi. Bankesbangpol Kaltim berharap forum ini bisa menjadi cikal bakal penguatan sistem deteksi dan respons cepat terhadap perubahan sosial politik di daerah, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat. []
Penulis: Himawan Yokominarno | Penyunting: Rasidah | ADV Diskominfo Kaltim
