Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama DKI Jakarta diminta segera mempercepat program pemerintah, meningkatkan pelayanan publik, dan menghadapi persoalan strategis Jakarta.
JAKARTA – Tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta diminta segera mempercepat program prioritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik setelah dilantik Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Penguatan jajaran birokrasi tersebut diarahkan untuk menghadapi persoalan Jakarta yang semakin kompleks, termasuk perubahan ekonomi dan dinamika global.
Pramono menekankan pejabat yang mengisi posisi strategis tidak cukup hanya menjalankan rutinitas pemerintahan. Mereka dituntut mampu membaca perubahan, bekerja lintas sektor, serta menghasilkan kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Pejabat yang menempati posisi strategis harus mampu mengantisipasi tantangan Jakarta yang semakin kompleks, termasuk dinamika global yang dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap Jakarta,” kata Pramono sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Kamis, (20/08/2026).
Pelantikan tujuh pejabat tersebut berlangsung di Balai Kota Jakarta pada Rabu (19/8/2026). Penempatan dilakukan melalui mekanisme Manajemen Talenta dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, kebutuhan organisasi, serta rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pramono meminta pejabat yang baru menempati posisi tersebut tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi. Mereka diminta segera mengakselerasi pelaksanaan program pemerintah sekaligus mendorong aparatur sipil negara (ASN) keluar dari zona nyaman untuk meningkatkan efisiensi dan mutu pelayanan.
“Saya minta para pejabat yang baru dilantik segera bekerja, mengakselerasi program, dan menghadirkan inovasi yang berdampak pada peningkatan kinerja perangkat daerah serta pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.
Selain kemampuan eksekusi, Pramono menempatkan kekompakan dan integritas sebagai fondasi dalam menjalankan pemerintahan. Ia meminta pejabat baru membangun kerja tim yang solid serta menerapkan nilai BerAKHLAK dalam pelaksanaan tugas.
“Yang paling penting, bangun tim kerja yang solid dan kolaboratif, serta pegang teguh nilai BerAKHLAK. Jabatan ini adalah amanah untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif dan program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Menurut Pramono, sejumlah persoalan strategis Jakarta membutuhkan kepemimpinan yang berani dan konsistensi dalam pelaksanaan. Salah satu tantangan yang disorot ialah pengelolaan sampah melalui pola pilah, angkut, dan olah, serta pencarian skema pembiayaan kreatif.
“Sebagai pemimpin, kita tidak bisa bekerja dengan cara biasa. Kita harus proaktif, transparan, dan mampu menghasilkan karya yang berdampak langsung bagi kemajuan Jakarta,” kata Pramono.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan itu berlandaskan Surat Kepala BKN Nomor 5317/R-BM.02.01/SD/K/2026 tertanggal 14 Agustus 2026 dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 755 Tahun 2026 tertanggal 19 Agustus 2026.
Tujuh pejabat yang dilantik ialah Abdul Khalit sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta, Mochamad Abbas sebagai Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah DKI Jakarta, M. Matsani sebagai Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah (Setda) DKI Jakarta, serta Fajar Eko Satriyo sebagai Kepala Biro Pemerintahan Setda DKI Jakarta.
Selanjutnya, Muhammad Herizkianto dipercaya sebagai Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda DKI Jakarta, Indra Patrianto sebagai Wakil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta, serta Faisal Syafruddin sebagai Asisten Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Pengendalian Permukiman.
Dengan susunan baru tersebut, Pemprov DKI diharapkan mampu memperkuat koordinasi birokrasi dan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan strategis Jakarta melalui pelayanan publik yang lebih efektif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil. []
Redaksi08
