Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai menjadi kunci utama dalam memperbaiki kinerja birokrasi dan pelayanan publik di Kalimantan Timur. Pandangan tersebut disampaikan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, dalam momentum Peringatan Hari Korpri yang berlangsung di Halaman Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin (01/12/2025).
Dalam keterangannya kepada awak media, Husni Fahruddin yang akrab disapa Ayub, menegaskan bahwa ukuran kualitas ASN tidak dapat hanya dilihat dari tingkat pendidikan formal maupun jabatan struktural yang dimiliki, melainkan harus dinilai berdasarkan capaian kinerja nyata dan terukur.
“Kualitas ASN tidak hanya dapat dilihat dari gelar atau jabatan, melainkan harus diukur melalui indikator prestasi kerja yang terukur. Bagaimana kemudian meningkatkan kualitas yang diukur dengan prestasi kerja,” ujarnya.
Ayub menyebut bahwa reformasi sumber daya manusia aparatur negara harus diiringi dengan penguatan kedisiplinan serta peningkatan kesejahteraan. Ia menyoroti masih besarnya kesenjangan pendapatan antara ASN dan pekerja pada sektor swasta di berbagai bidang kerja.
“Coba bayangkan, kesejahteraan ASN dengan karyawan swasta masih timpang,” kata politisi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut.
Menurutnya, dukungan anggaran dan kebijakan pemerintah pusat mengenai peningkatan kesejahteraan ASN sangat penting untuk memperkuat kualitas pelayanan publik. Ia menilai bahwa pemberian insentif berbasis kinerja dan kenaikan gaji secara bertahap menjadi langkah strategis dalam memotivasi aparatur pemerintahan.
“Kami mendukung langkah Presiden yang sedikit demi sedikit menaikkan gaji dan insentif ASN,” tutur wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) itu.
Lebih lanjut, Ayub meminta pemerintah daerah agar memberikan perhatian lebih pada peningkatan pelayanan dasar terutama di sektor kesehatan dan pendidikan. Ia mendorong pemberian insentif lebih besar kepada tenaga kesehatan, pendidik, dan tenaga honorer yang berperan sebagai ujung tombak pelayanan publik.
“Jika pelayanan kesehatan dan pendidikan digratiskan dan diperkuat, tentu insentif bagi ASN dan tenaga pendukung juga harus luar biasa,” tegasnya.
Ayub menilai bahwa integrasi antara kompetensi, disiplin kerja, dan kesejahteraan aparatur akan menghasilkan birokrasi yang profesional, responsif, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap tenaga kesehatan dan pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kalimantan Timur.
Menurutnya, pelayanan publik yang unggul hanya bisa dicapai melalui kombinasi kecakapan aparatur, komitmen etika kerja, serta jaminan kesejahteraan yang memadai. Karena itu, ia berharap pemerintah daerah terus memperkuat kebijakan pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan sebagai fondasi keberhasilan pembangunan daerah. [] ADVERTORIAL
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah
