Pemekaran Desa di Kukar Dikebut, Raperda Didorong Tuntas Tahun Ini

SAMARINDA – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Arianto, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pemekaran tujuh desa di wilayah Kukar. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kukar, dan berlangsung di Hotel Mercure, Samarinda, pada Senin (12/05/2025).

Rakor tersebut diikuti oleh berbagai unsur strategis, seperti Wakil Ketua I DPRD Kukar Abdul Rasid, Ketua Bapemperda Johansyah, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ahyani Fadianur Diani, serta para camat, kepala desa, perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur teknis lainnya.

Dalam pemaparannya, Ketua Bapemperda DPRD Kukar, Johansyah, menegaskan pentingnya sinkronisasi lintas instansi agar proses pemekaran berjalan sesuai regulasi. Ia menyebutkan, enam dari tujuh desa telah memenuhi syarat administratif, teknis, dan kewilayahan. Sementara itu, Desa Tanjung Barukang di Kecamatan Anggana masih menghadapi kendala terkait tapal batas.

Tujuh desa yang diajukan meliputi: Desa Sungai Payang Ilir (Loa Kulu), Jembayan Ilir dan Loa Duri Seberang (Loa Janan), Kembang Janggut Ulu (Kembang Janggut), Sumber Rejo (Tenggarong Seberang), Muara Badak Makmur (Muara Badak), serta Tanjung Barukang (Anggana).

Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyatakan bahwa penyelesaian persoalan batas wilayah akan menjadi prioritas agar semua desa dapat difinalisasi dalam pembahasan Raperda.

“Harapannya, sinergi dan kolaborasi ini dapat menyukseskan proses pemekaran desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan,” tegasnya.

Pemekaran ini diharapkan mampu membawa pemerintahan lebih dekat ke masyarakat, memperkuat infrastruktur, membuka peluang ekonomi, serta mendorong partisipasi warga dalam pembangunan desa yang lebih baik dan berdaya saing.

Penulis: Rara | Penyunting: Nursiah

PDF