Pemko Banjarbaru meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi Karhutla dan kekeringan melalui status siaga darurat serta penguatan koordinasi antarinstansi dan masyarakat.
BANJARBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru memperkuat kesiapan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta kekeringan dengan menetapkan langkah siaga darurat melalui apel kesiapsiagaan yang melibatkan unsur pemerintah daerah dan instansi terkait, Selasa (4/8/2026).
Apel siaga tersebut digelar sebagai upaya memastikan seluruh sumber daya, personel, peralatan, dan mekanisme penanganan bencana dapat bergerak cepat apabila kondisi darurat terjadi selama musim kemarau.
Sekretaris Daerah Kota (Sekda) Banjarbaru Sirajoni mengatakan, pengendalian risiko bencana tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat.
“Kesiapsiagaan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, peran aktif seluruh pihak menjadi kunci utama dalam mengurangi risiko bencana,” ujar Sirajoni sebagaimana diberitakan Kanalkalimantan, Selasa, (04/08/2026).
Penetapan status siaga darurat Karhutla dan kekeringan menjadi dasar bagi Pemko Banjarbaru untuk memperkuat koordinasi lintas sektor serta meningkatkan kesiapan menghadapi kemungkinan munculnya titik api maupun dampak kekurangan air akibat musim kemarau.
Dalam arahannya, Sirajoni meminta seluruh pihak mengutamakan pencegahan melalui peningkatan patroli di kawasan rawan, pemantauan kondisi wilayah secara berkala, serta percepatan penyampaian informasi apabila ditemukan potensi kebakaran.
“Jangan menunggu kebakaran membesar baru kita bergerak,” tegasnya.
Selain kesiapan pemerintah, masyarakat juga diminta berperan dalam mencegah terjadinya Karhutla dengan tidak membuka lahan menggunakan metode pembakaran serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kondisi yang berpotensi menyebabkan kebakaran.
Pemko Banjarbaru berharap penguatan koordinasi antara pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat dapat menciptakan sistem penanganan bencana yang lebih tangguh. Dengan kerja sama yang baik, risiko dampak Karhutla dan kekeringan selama musim kemarau dapat ditekan serta keselamatan masyarakat tetap terjaga. []
Redaksi08
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan