Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Aksi demonstrasi yang digelar puluhan mahasiswa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (03/06/2025), menjadi pendorong lahirnya komitmen baru pemerintah daerah terhadap pembangunan berkelanjutan. Kritik terhadap kinerja 100 hari Wakil Gubernur (Wagub) Seno Aji tidak hanya disambut terbuka, tetapi juga dijadikan masukan untuk penguatan kebijakan di sektor pendidikan, lingkungan, dan pertambangan.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti kontribusi rendah dari program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Kaltim. Isu ini mendapat tanggapan langsung dari Seno Aji, yang menjelaskan kondisi aktual serta rencana peningkatan kontribusi tersebut. “Mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan tambang, saat ini kontribusinya hanya sebesar Rp1.000 per ton batu bara, yang menghasilkan sekitar Rp500 miliar per tahun,” jelasnya kepada para demonstran.
Pemerintah Provinsi, lanjutnya, tengah mengusulkan peningkatan CSR menjadi dua kali lipat. “Namun, jumlah ini dinilai masih belum memadai. Oleh karena itu, pemerintah telah mengajukan usulan untuk meningkatkan kontribusi CSR menjadi Rp2.000 per ton, yang diharapkan bisa menghasilkan Rp1 triliun per tahun,” lanjutnya.
Anggaran yang diperoleh dari peningkatan CSR itu akan diarahkan untuk memperkuat sektor pendidikan. Pemerintah menargetkan perbaikan fasilitas pendidikan hingga peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. “Dana tersebut direncanakan untuk peningkatan fasilitas pendidikan dan pemberian insentif bagi guru serta dosen agar kualitas pendidikan semakin meningkat,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Seno Aji juga merespons sorotan mahasiswa terkait masalah lingkungan, khususnya keterbatasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Samarinda yang dinilai belum ideal. “Perbaikan tata kelola lingkungan juga menjadi fokus. Pemerintah mencermati bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Samarinda hanya sekitar 7%, dan hal ini perlu ditingkatkan,” ungkapnya.
Ia menegaskan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi kepada pemerintah kota dalam memperluas area RTH. Langkah ini menjadi bagian dari strategi mitigasi banjir dan peningkatan kualitas lingkungan hidup masyarakat. “Pemerintah provinsi berkomitmen untuk membantu pemerintah kota dalam memperbesar RTH guna mengurangi risiko banjir dan meningkatkan kualitas lingkungan secara keseluruhan,” tegasnya.
Dengan demikian, aksi mahasiswa tak hanya dipahami sebagai bentuk kritik, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mewujudkan reformasi kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kaltim. (ADVERTORIAL)
Penulis: Rifky Irlika Akbar | Penyunting: Nursiah
