SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menemukan adanya beras oplosan yang dijual dengan harga yang tidak sesuai ketentuan di beberapa pasar modern di Kota Samarinda. Temuan ini mengemuka dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh Gubernur Kaltim, Dr. Rudy Mas’ud, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan pada Selasa, (419/08/2025).
Gubernur Rudy menjelaskan bahwa beras oplosan ini beredar di sejumlah minimarket terkemuka seperti Indomaret dan Alfamart. Terdapat sekitar 10 merek yang ditemukan, termasuk beberapa yang masuk dalam kategori premium, namun dijual dengan harga yang tidak sesuai standar. “Di wilayah Kota Samarinda kami menemukan adanya beras oplosan dengan harga yang tidak sesuai ketentuan. Ada sekitar 10 merek, termasuk kategori premium, yang beredar di pasar modern seperti Indomaret dan Alfamart,” ungkap Gubernur Rudy.
Selain masalah beras oplosan, masalah lain yang dihadapi adalah kekosongan stok beras di kota-kota besar lainnya di Kalimantan Timur. Di Balikpapan, misalnya, stok beras di minimarket sudah kosong cukup lama, baik untuk kemasan 5 kilogram maupun 10 kilogram. Bahkan, distribusi beras ke daerah tersebut saat ini tidak lagi intens, hanya dilakukan sekitar 3-5 kali sehari. “Namun, di Balikpapan stok beras di minimarket sudah kosong cukup lama, baik kemasan 5 kilogram maupun 10 kilogram. Distribusi pun saat ini tidak lagi intens, hanya sekitar 3–5 kali sehari,” lanjutnya.
Hasil monitoring yang dilakukan oleh pihak Pemprov Kaltim juga menunjukkan adanya kelangkaan beras di beberapa daerah lain, seperti Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Paser, dan Kutai Barat. Di wilayah-wilayah tersebut, baik minimarket maupun kios tradisional sudah tidak lagi menjual beras sejak satu minggu terakhir karena tidak ada pasokan dari distributor. “Hasil monitoring kami menunjukkan bahwa di berbagai daerah, termasuk Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Paser, dan Kutai Barat, minimarket hingga kios tradisional sudah tidak menjual beras sejak satu minggu terakhir akibat tidak ada pasokan dari distributor,” jelas Gubernur Rudy.
Untuk mengatasi hal ini, Gubernur Rudy menghimbau kepada seluruh pelaku usaha agar tidak menghentikan distribusi beras dan tetap menjaga kualitas produk sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga menekankan pentingnya menyesuaikan harga beras dengan aturan yang telah ditetapkan, agar masyarakat tidak terjebak dalam kondisi kelangkaan yang dapat memicu panic buying. “Untuk itu, kami menghimbau para pelaku usaha agar tidak menghentikan distribusi beras, tetap menjaga mutu sesuai ketentuan, dan menyesuaikan harga dengan aturan yang berlaku. Jangan takut atau ragu, Insya Allah semua aman terkendali,” tegas Gubernur Rudy dalam pernyataannya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus memantau kondisi pasokan pangan dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kebutuhan beras di daerah tetap tercukupi. Gubernur juga berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu kelangkaan yang belum tentu terjadi di seluruh wilayah.
Penulis: Rifky Irlika Akbar | Penyunting : Rasidah
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan