Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus berinovasi dalam menyusun arah pembangunan yang lebih tajam dan berdampak nyata melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar, Dafip Haryanto, secara resmi membuka Musrenbang Tematik pertama yang khusus mengangkat isu-isu terkait pemuda, disabilitas, anak, perempuan, dan budaya. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Senin (05/05/2025).
Musrenbang ini merupakan tindak lanjut dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, menghadirkan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kewenangan di sektor terkait.
Dafip menegaskan bahwa Musrenbang Tematik merupakan jawaban atas kelemahan pendekatan perencanaan konvensional yang belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan kelompok rentan dan isu sektoral yang kompleks.
“Selama ini, kita akui bahwa perencanaan Musrenbang cenderung bersifat umum dan belum mampu menjawab isu-isu penting seperti kemiskinan, stunting, disabilitas, ketimpangan gender, serta pembangunan budaya dan kawasan secara spesifik,” ucapnya
Musrenbang Tematik memberikan ruang yang lebih luas dan mendalam untuk menggali akar persoalan yang dihadapi masyarakat secara nyata.
Pendekatan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini kurang terfasilitasi dalam proses pembangunan.
Dafip menambahkan bahwa forum ini merupakan bentuk implementasi pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial yang menjadi bagian penting dalam arah kebijakan pembangunan nasional maupun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kukar 2025–2045.
“Kita ingin keluar dari rutinitas Musrenbang yang bersifat formalitas, menuju forum yang benar-benar mampu menjawab tantangan pembangunan strategis,” tambahnya.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi, baik dari unsur pemerintah, mitra pembangunan, hingga masyarakat sipil.
Dafip berharap forum ini menghasilkan program yang lebih konkret, terarah, dan berdampak langsung bagi kelompok pemuda, penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan pelaku budaya.
“Musrenbang ini harus menjadi momentum bersama untuk menyusun program pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan, bukan sekadar memenuhi kewajiban perencanaan,” tegasnya.[]
Penulis : Jemi Irlanda Haikal | Penyunting: Risa Nurjanah
