Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) tengah menyiapkan langkah strategis untuk meningkatkan peran serta dalam sektor keuangan daerah melalui kepemilikan saham mayoritas di Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Hal ini terungkap dalam rapat pemegang saham yang digelar di Hotel Grand Elty Singgasana, Rabu (11/06/2025).
Asisten II Sekretariat Kabupaten Kukar, Ahyani Fadianur, menjelaskan bahwa selama ini Pemkab Kukar hanya memiliki porsi kepemilikan saham minoritas di Bank BPR, yakni sekitar 2,4 persen. Meskipun demikian, kinerja keuangan bank tersebut dinilai stabil dan sehat, sehingga memberikan dividen tahunan yang cukup menjanjikan.
“Saat ini dari nilai investasi sebesar Rp425 juta, kita bisa menerima dividen sekitar Rp60 juta per tahun. Ini menunjukkan kinerja bank yang sehat. Maka wajar kalau kami mempertimbangkan untuk menjadi pemegang saham mayoritas ke depan,” ujar Ahyani.
Menurutnya, rencana tersebut akan segera disampaikan kepada Bupati Kutai Kartanegara untuk dievaluasi lebih lanjut, sekaligus menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan strategis. Apabila direalisasikan, peningkatan kepemilikan saham ini akan memberikan posisi yang lebih kuat bagi Pemkab Kukar dalam pengembangan perbankan lokal.
“Jika nantinya kita jadi pemegang saham terbesar, maka bank ini bisa diarahkan lebih kuat untuk mendukung pembangunan daerah dan menjadi bank mitra resmi pemerintah. Potensinya besar, tidak hanya untuk pembiayaan, tapi juga inovasi pelayanan keuangan,” tambah Ahyani.
Dengan menjadi pemegang saham mayoritas, Pemkab Kukar akan memiliki kontrol yang lebih besar dalam mengarahkan kebijakan serta inovasi layanan di tubuh BPR. Ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong transformasi sektor keuangan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami tidak ingin BPR stagnan. Harus ada inovasi, perbaikan layanan, dan penguatan peran jangka pendek, menengah, maupun panjang. Kepemilikan saham mayoritas akan memperkuat arah itu,” pungkasnya.
Langkah ini juga dianggap sebagai bagian dari strategi jangka panjang Pemkab Kukar dalam mendorong kemandirian ekonomi daerah. Dengan memperkuat posisi di sektor keuangan melalui BPR, pemerintah berharap bisa memperluas akses keuangan masyarakat sekaligus mendukung program inklusi keuangan.
Selain itu, posisi sebagai pemegang saham mayoritas akan memberikan keleluasaan dalam menetapkan arah bisnis dan layanan bank agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Dukungan kebijakan dan potensi ekonomi Kukar menjadi modal utama dalam mewujudkan BPR sebagai lembaga keuangan rakyat yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (ADVERTORIAL)
Penulis: Muhammad Firdaus | Penyunting: Nursiah
