Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pemkab Kukar menjamin penggantian dokumen kependudukan tanpa biaya serta menyiapkan pemulihan rumah dan layanan dasar bagi 58 warga terdampak kebakaran di Kampung Baru.
KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menjamin penggantian gratis dokumen kependudukan serta pendampingan pemulihan bagi 58 warga yang terdampak kebakaran di Jalan AM Sangaji, Rukun Tetangga (RT) 7, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tenggarong. Kebakaran yang terjadi pada Jumat (17/07/2026) sekitar pukul 02.00 Waktu Indonesia Tengah (Wita) itu menghanguskan sedikitnya delapan rumah yang dihuni 16 keluarga.
Dokumen yang hilang atau terbakar, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan dokumen administrasi kependudukan lainnya, akan dicetak kembali tanpa dipungut biaya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kukar.
Selain pemulihan dokumen, Pemkab Kukar menyiapkan penanganan terpadu yang mencakup pendataan kerusakan, pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan, perbaikan rumah, dan rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku. Perangkat daerah terkait akan dilibatkan agar bantuan dapat disalurkan berdasarkan kebutuhan para korban.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan pemerintah daerah akan memastikan warga tidak menghadapi proses pemulihan pascakebakaran seorang diri.
“Pemerintah Kabupaten Kukar ingin memastikan warga yang tertimpa musibah tidak menanggung beban ini sendirian. Kami akan mendampingi proses pemulihan, mulai dari pengurusan dokumen, perbaikan rumah hingga pemulihan layanan dasar,” tegas Aulia.
Komitmen tersebut disampaikan Aulia ketika meninjau lokasi kebakaran bersama jajaran perangkat daerah, sebagaimana dilansir Prokom Kukar, Sabtu, (18/07/2026). Dalam kunjungan itu, ia berdialog dengan para korban untuk mengetahui kondisi serta kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi.
Aulia juga menyampaikan keprihatinan kepada warga terdampak dan meminta masyarakat tetap tabah serta saling menguatkan. Koordinasi antarlembaga akan terus dilakukan untuk memastikan bantuan kemanusiaan dan pelayanan dasar menjangkau seluruh korban.
Pendampingan direncanakan berlangsung hingga kondisi warga kembali pulih. Langkah tersebut diharapkan mempercepat pemenuhan kebutuhan administratif, pemulihan tempat tinggal, dan kembalinya aktivitas masyarakat secara aman. []
Redaksi
