Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menargetkan penyusunan roadmap baru pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan rampung pada 2025. Target ini menjadi kesepakatan dalam rapat koordinasi evaluasi pembangunan yang dipimpin Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, Senin (15/09/2025), di Tenggarong. Rapat tersebut dihadiri seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU).
Roadmap pembangunan disusun agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2025–2029. Bappeda bertugas menyiapkan perencanaan strategis, sementara DPU bertanggung jawab menyelaraskan teknis pelaksanaan di lapangan. Tujuannya agar setiap pembangunan dapat berjalan efektif, tepat waktu, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Kepala DPU Kukar menegaskan bahwa program pembangunan infrastruktur tidak sekadar memperbaiki kerusakan jalan, tetapi juga menghubungkan wilayah dengan pusat pelayanan publik. “Pembangunan diarahkan untuk meningkatkan konektivitas masyarakat, baik ke pusat kesehatan, sekolah, maupun kawasan industri,” ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa infrastruktur bukan hanya sarana transportasi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi dan sosial di Kukar.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menekankan pentingnya data akurat terkait kondisi jalan dan jembatan. Menurutnya, Bupati menginginkan seluruh kebijakan pembangunan berbasis data yang jelas agar penentuan prioritas dapat tepat sasaran. “Data koordinat fasilitas publik seperti sekolah dan pusat kesehatan harus dilengkapi. Dengan data akurat, maka peta pembangunan infrastruktur dapat lebih terarah,” ujarnya.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menambahkan bahwa infrastruktur berkualitas adalah kunci pemerataan pembangunan. Menurutnya, seluruh OPD harus bekerja sama menghadirkan data yang akurat agar penentuan prioritas pembangunan bisa tepat sasaran. “Jangan ada lagi kebijakan yang tidak berbasis data. Semua program harus jelas, terukur, dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Pemkab mendorong transparansi publik melalui aplikasi pemantauan infrastruktur. Masyarakat dapat mengakses aplikasi tersebut untuk mengetahui status jalan dan jembatan, termasuk proyek yang menjadi kewenangan DPU. Dengan pemantauan digital ini, warga dapat melihat progres pembangunan secara langsung dan memberikan masukan, sehingga proses pembangunan menjadi lebih akuntabel dan partisipatif.
Sekda Kukar, Sunggono, menekankan pentingnya sinergi antar-OPD untuk keberhasilan pembangunan. “Rapat ini bukan sekadar formalitas, tapi langkah konkret menyatukan arah pembangunan. Dengan roadmap baru, Kukar optimistis mencapai target percepatan pembangunan,” ujarnya. Sinergi ini menjadi fondasi agar program tidak tumpang tindih dan alokasi sumber daya dapat dimaksimalkan.
Roadmap ini juga menekankan pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan. Dengan perencanaan matang, setiap jalan dan jembatan yang dibangun tidak hanya memperbaiki aksesibilitas, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong aktivitas ekonomi, dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran diyakini akan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus mempermudah masyarakat mengakses fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pusat layanan lainnya.
Bupati Aulia menambahkan, roadmap pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan ini bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan pedoman nyata bagi seluruh OPD. “Dengan perencanaan matang, koordinasi yang baik, dan pengawasan yang konsisten, kami optimistis pembangunan jalan dan jembatan di Kukar akan berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan warga,” pungkasnya.
Lebih jauh, Pemkab menekankan integrasi pembangunan infrastruktur dengan program sosial dan ekonomi. Setiap pembangunan jalan dan jembatan diarahkan untuk membuka akses pasar, mempercepat distribusi logistik, serta meningkatkan mobilitas masyarakat, terutama di daerah terpencil. Hal ini diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan dan memberikan dampak langsung pada kesejahteraan warga.
Dengan fokus pada data yang akurat, sinkronisasi kebijakan, transparansi, dan partisipasi masyarakat, Pemkab Kukar optimistis pembangunan jalan dan jembatan pada 2025 dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga Kabupaten Kutai Kartanegara. [] ADVERTORIAL
Penulis: Anggi Triomi | Penyunting: Rasidah
