Pemkab Kutai Timur Studi Tiru Pengelolaan Keuangan Desa di Kukar

KUTAI KARTANEGARA – Upaya memperkuat tata kelola keuangan desa yang transparan dan efisien terus dilakukan oleh pemerintah daerah di Kalimantan Timur. Pada Kamis, (02/10/2025), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menerima kunjungan studi tiru dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Kegiatan ini menjadi ajang berbagi pengalaman lintas daerah dalam pengelolaan keuangan desa berbasis digital.

Kunjungan studi tiru ini difokuskan pada pemahaman sistem pengelolaan keuangan desa yang telah diterapkan di Kukar, khususnya penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pencairan Keuangan Desa (Sipacar Puda). Aplikasi ini memungkinkan desa mengajukan pencairan dana secara elektronik, tanpa harus datang langsung ke kecamatan atau kabupaten, sehingga mempercepat proses dan mengurangi hambatan administratif.

Rombongan dari Kutai Timur terdiri atas perwakilan DPMD dan BPKAD, yang diterima langsung oleh Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Kukar, Poino, beserta jajaran. Dalam sesi diskusi, Poino menjelaskan secara rinci mekanisme kerja Sipacar Puda dan dampaknya terhadap efisiensi penyaluran dana desa.

Menurut Poino, studi tiru ini penting karena wilayah Kutai Timur memiliki karakteristik geografis yang mirip dengan Kukar, yaitu banyak desa yang berlokasi jauh dari pusat pemerintahan. Dengan sistem digital seperti Sipacar Puda, proses pencairan dana dapat dilakukan lebih cepat dan akurat, tanpa mengorbankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, (02/10/2025).

Kegiatan dimulai dengan pemaparan sistem Sipacar Puda, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan simulasi penggunaan aplikasi. Para peserta dari Kutai Timur tampak antusias dan aktif berdiskusi, terutama terkait integrasi sistem dengan regulasi keuangan daerah. Poino juga menegaskan bahwa DPMD Kukar terbuka untuk berbagi pengalaman demi mendorong desa-desa di Kalimantan Timur menjadi lebih maju dan mandiri.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antar pemerintah daerah semakin kuat dalam mendorong tata kelola keuangan desa yang profesional. “Kami tentu terbuka untuk berbagi pengalaman dengan kabupaten lain, karena tujuan utamanya adalah bagaimana bersama-sama mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan berdaya saing,” ujar Poino.

Kunjungan ini menjadi bukti bahwa inovasi digital dalam pemerintahan desa bukan hanya wacana, tetapi telah menjadi praktik nyata yang bisa direplikasi untuk mempercepat pembangunan desa yang berkeadilan dan berkelanjutan. [] ADVERTORIAL

Admim03