Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pemprov Kalsel memperkuat RBI dan jaringan Relawan SAPA sebagai strategi pencegahan kekerasan serta pembangunan lingkungan aman bagi perempuan dan anak.
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) memperluas strategi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan memperkuat keberadaan Ruang Bersama Indonesia (RBI) serta jaringan relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) di tingkat masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi Pengembangan RBI dan Peningkatan Relawan SAPA yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Kalsel. Program ini diarahkan untuk membangun lingkungan yang lebih aman, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan perempuan serta anak.
Kepala DPPPAKB Kalsel Husnul Hatimah mengatakan kegiatan tersebut menjadi langkah memperkuat kerja sama berbagai pihak dalam menciptakan ruang perlindungan berbasis masyarakat. “Melalui kegiatan ini, kami ingin memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar setiap desa dan kelurahan mampu menjadi ruang yang aman, ramah, dan berpihak pada perempuan serta anak,” ujar Husnul Hatimah sebagaimana diberitakan Diskominfomc, Selasa, (04/08/2026).
Husnul menjelaskan, pengembangan RBI merupakan bagian dari pelaksanaan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menetapkan tiga program prioritas, yaitu RBI, perluasan fungsi Call Center SAPA 129, serta penguatan Satu Data Gender dan Anak.
Menurutnya, Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA) menjadi salah satu fondasi dalam membangun wilayah yang menghargai kesetaraan, melindungi hak anak, serta mencegah berbagai bentuk kekerasan.
“D/KRPPA dibangun dengan prinsip non-diskriminasi, demokrasi, gotong royong, intoleransi terhadap kekerasan, penghargaan terhadap keberagaman, serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak. Keberhasilannya juga memerlukan keterlibatan pemerintah, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dunia usaha, organisasi perempuan, relawan SAPA, tokoh agama, tokoh masyarakat, media, hingga Forum Anak,” jelasnya.
Ia menegaskan, Pemprov Kalsel terus mendorong kabupaten/kota agar menyusun kebijakan pembangunan yang berbasis kesetaraan gender dan perlindungan anak. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur desa serta penguatan kerja sama lintas sektor menjadi bagian dari strategi yang terus dikembangkan.
Husnul mengingatkan, perempuan dan anak masih menjadi kelompok yang rentan mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual hingga penelantaran. Menurutnya, banyak kasus belum terungkap sehingga persoalan tersebut sering digambarkan seperti fenomena gunung es.
“Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya melukai korban secara fisik, tetapi juga menghancurkan masa depan mereka. Karena itu, pencegahannya tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.
Saat ini, Kalsel telah memiliki 194 D/KRPPA yang tersebar di 13 kabupaten/kota dengan dukungan 3.529 Relawan SAPA. Para relawan tersebut berperan dalam memberikan edukasi, pendampingan, serta membantu proses pelaporan kasus yang terjadi di lingkungan masyarakat.
Dalam perkembangannya, D/KRPPA bertransformasi menjadi RBI sebagai ruang kolaborasi yang tidak hanya berfokus pada pencegahan kekerasan, tetapi juga mengintegrasikan kegiatan edukasi, budaya, ekonomi kreatif, hingga penyediaan ruang terbuka hijau bagi perempuan dan anak.
“RBI dirancang sebagai ruang kolaboratif yang tidak hanya mencegah kekerasan, tetapi juga menjadi pusat edukasi, pengembangan kreativitas, pelestarian budaya, serta pemberdayaan ekonomi perempuan. Harapannya, ruang ini mampu memperkuat karakter masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga,” katanya.
Di Kalsel, RBI telah terbentuk di Desa Pulau Sewangi, Kabupaten Barito Kuala (Batola), sebagai inisiasi Kementerian PPPA Republik Indonesia, serta Desa Kambang Habang Baru, Kabupaten Tapin, melalui inisiatif Pemerintah Kabupaten Tapin dengan dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility atau CSR).
Ke depan, Pemprov Kalsel menyiapkan sejumlah langkah untuk memperluas penerapan RBI, termasuk penguatan regulasi melalui penyusunan Peraturan Gubernur dan Rencana Aksi Daerah, pembinaan fasilitator daerah, penguatan pendanaan lintas sektor, serta pengembangan sistem data profil gender dan anak berbasis digital. []
Redaksi08
