Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pemprov Kaltara mendorong dunia usaha memperkuat kontribusi pembangunan melalui program tanggung jawab sosial yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas daerah.
TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong keterlibatan lebih besar dunia usaha dalam pembangunan daerah melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Kolaborasi tersebut dinilai penting karena pembangunan Kaltara tidak dapat hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama untuk menjangkau kebutuhan masyarakat di wilayah pelosok.
Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang mengatakan, dukungan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perlu diarahkan agar sejalan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Dengan pengelolaan yang terarah, program tersebut diharapkan mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Hal itu disampaikan Zainal saat menutup Musyawarah Daerah (Musda) II Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) Provinsi Kaltara di Aula Lantai I Kantor Gubernur, Selasa, (22/09/2026).
“Forum TJSLBU memegang peran strategis sebagai jembatan komunikasi, konsultasi, dan kolaborasi. Kita ingin seluruh program tanggung jawab sosial perusahaan berjalan selaras dengan agenda prioritas pembangunan daerah, sehingga manfaatnya benar-benar langsung dirasakan oleh rakyat,” ujar Gubernur Zainal.
Menurut Zainal, Forum TJSLBU memiliki posisi penting untuk mempertemukan kepentingan pemerintah dan dunia usaha. Koordinasi melalui forum tersebut diharapkan dapat mendorong program sosial perusahaan agar tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi memberikan dampak yang lebih terukur bagi masyarakat.
Sebagaimana diberitakan Dkisp, Selasa, (22/09/2026), penguatan peran dunia usaha itu juga ditandai dengan pelantikan pengurus Forum TJSLBU Kaltara masa bakti 2026–2031 yang terpilih melalui Musda II.
Kepada kepengurusan baru, Zainal meminta segera menyusun peta jalan kerja yang terukur dan dapat diterapkan. Langkah tersebut diperlukan agar agenda forum memiliki arah yang jelas dalam membangun sinergi antara pemerintah dan perusahaan.
“Amanah ini adalah tanggung jawab besar. Jadikan forum ini sebagai motor penggerak sinergi yang solid antara pemerintah dan dunia usaha demi mewujudkan Kaltara yang semakin maju dan sejahtera,” pesannya.
Pemprov Kaltara berharap penguatan kolaborasi tersebut dapat membuat kontribusi dunia usaha semakin tepat sasaran, khususnya dalam mendukung kebutuhan dasar masyarakat di wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau program pembangunan pemerintah. Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan foto bersama sebagai simbol kebersamaan dan komitmen pembangunan. []
Redaksi 03
