Pemprov Kaltim Kawal Ketat Penyaluran BPNT

SAMARINDA – Upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah terus digencarkan melalui berbagai skema bantuan sosial. Salah satunya adalah program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang sebelumnya dikenal sebagai bantuan sembako. Di Kalimantan Timur (Kaltim), program ini menjadi bagian penting dari strategi nasional untuk menjaga daya beli dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menegaskan bahwa BPNT dirancang sebagai stimulus tambahan bagi kelompok masyarakat rentan yang belum tercakup dalam Program Keluarga Harapan (PKH). “BPNT, yang dulu dikenal sebagai bantuan sembako, diberikan sebagai stimulus tambahan bagi kelompok masyarakat yang tidak masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH),” ujar Andi saat diwawancarai di Samarinda, Selasa (17/06/2025).

Ia menjelaskan bahwa sasaran BPNT bukanlah keluarga paling miskin yang telah menerima manfaat dari Program Keluarga Asuh (PKA), melainkan lapisan masyarakat rentan yang masih membutuhkan dukungan tambahan. Data penerima ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan kajian sosial ekonomi nasional. “Bantuan ini bukan untuk kelompok paling bawah yang sudah menerima Pelatihan Kepemimpinan Administrator, melainkan sebagai pelengkap. Pemerintah pusat yang menetapkan penerimanya berdasarkan data sosial ekonomi nasional. Kami di provinsi hanya menerima laporan dari kabupaten/kota dan memastikan penyalurannya tepat sasaran,” paparnya.

Menurut Andi, Pemerintah Provinsi Kaltim memiliki peran sebagai fasilitator, pengawas, dan koordinator, yang memastikan proses distribusi bantuan berjalan lancar dan sesuai jadwal. “Kami bertugas memastikan distribusi bantuan tidak terlambat dan diterima oleh mereka yang memang berhak,” imbuhnya.

Berdasarkan data tahun sebelumnya, penerima BPNT di Kaltim justru tercatat lebih banyak dibandingkan PKH. “Kalau melihat tahun lalu, penerima PKH di Kaltim sekitar 60 ribu keluarga, sementara BPNT jumlahnya bisa mencapai 100 ribu lebih. Penyalurannya dilakukan bertahap sebanyak empat kali dalam setahun,” ungkap Andi.

Meski begitu, dinamika teknis di lapangan kerap menjadi tantangan tersendiri. Fluktuasi jumlah penerima di tahap awal kerap terjadi, namun dipastikan akan disesuaikan di tahap berikutnya. “Biasanya, jika ada data tertinggal di tahap awal, akan diakumulasi di tahap akhir. Semua keputusan tetap ada di pemerintah pusat, kami hanya mendampingi agar distribusinya berjalan lancar,” tegas Andi.

Ke depan, Pemprov Kaltim berkomitmen terus mengawal penyaluran BPNT agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, terutama dalam menghadapi fluktuasi harga pangan dan ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi. []

Penulis: Rifky Irlika Akbar | Penyunting: Rasidah | ADV Diskominfo Kaltim