Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terus menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, terukur, dan berkelanjutan. Komitmen tersebut tercermin melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Mitigasi Risiko terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2024–2029.
Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Program Pembangunan Daerah (Propeda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim, Jalan Kusuma Bangsa, Samarinda, Senin (23/06/2025), diikuti oleh berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) lintas sektor. Langkah ini menjadi bagian penting dalam pengawalan pelaksanaan pembangunan agar berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dua program unggulan Pemprov Kaltim, yaitu Gratispol (Program Pendidikan Gratis dan Berkualitas) dan Jospol (Jaminan Sosial dan Perlindungan Masyarakat), menjadi perhatian utama dalam pembahasan Rakor kali ini. Sebanyak 16 kegiatan unggulan dari kedua program tersebut telah terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2024–2029 dan dituangkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) masing-masing OPD terkait. Tujuannya adalah agar implementasi program lebih terarah, terukur, dan sejalan dengan visi pembangunan daerah.
Kepala Bappeda Provinsi Kaltim, Yusliando, yang memimpin Rakor, menekankan bahwa perencanaan pembangunan tidak hanya harus ambisius, tetapi juga realistis dan adaptif terhadap perubahan zaman. “RPJMD adalah peta jalan pembangunan daerah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, mitigasi risiko menjadi kunci agar setiap tahapan pembangunan dapat berjalan efektif, tidak keluar dari jalur, dan tentunya tetap terukur,” tegas Yusliando.
Ia juga menyoroti tantangan global, nasional, dan lokal yang dapat memengaruhi jalannya pembangunan, seperti ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, hingga potensi ketimpangan sosial. “Kita tidak ingin pembangunan daerah hanya sekadar formalitas penyusunan dokumen, melainkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Rakor ini menjadi ajang konsolidasi antarsektor untuk menyelaraskan persepsi, mengidentifikasi potensi risiko, serta merumuskan langkah mitigasi yang konkret dan aplikatif. Kehadiran perangkat daerah teknis, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, serta perwakilan lembaga perencana dan pengawas pembangunan, memperkuat kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.
Dengan pelaksanaan Rakor ini, Pemprov Kaltim menunjukkan bahwa proses pembangunan tidak berhenti pada penyusunan rencana semata. Melainkan, dibutuhkan pengawalan berkelanjutan agar program prioritas seperti Gratispol dan Jospol benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Melalui identifikasi risiko sejak dini, diharapkan pembangunan daerah dapat berlangsung lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkelanjutan. []
Penulis: Himawan Yokominarno | Penyunting: Rasidah | ADV Diskominfo Kaltim
