Pemprov Kaltim Minta Kolong Jembatan Mahakam Ditutup Total

SAMARINDA — Rentetan peristiwa tabrakan kapal tongkang terhadap Jembatan Mahakam dalam waktu berdekatan menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat Samarinda. Infrastruktur penghubung vital ini kembali menjadi sorotan karena dinilai rentan terhadap kecelakaan pelayaran yang berisiko besar terhadap keselamatan umum dan kelangsungan transportasi darat.

Melihat kondisi ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) tak tinggal diam. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada Senin (28/04/2025), Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim, Ujang Rachmad, mengemukakan rencana pengiriman surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia (RI) serta permohonan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). Langkah ini diambil karena Pemprov menilai insiden yang terjadi bukan lagi bersifat insidental, melainkan sistemik dan menuntut respons struktural. “Pada kejadian pertama, kami sudah menyurati Dirjen Perhubungan Laut, meminta penutupan sementara lalu lintas kapal tugboat bermuatan berat di bawah kolong jembatan,” ujar Ujang. Surat tersebut disusun sebagai bentuk antisipasi dan untuk membuka ruang bagi investigasi struktur jembatan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN).

Selain itu, Pemprov juga telah meminta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) menghentikan sementara izin olah gerak kapal. “Kami bahkan mengusulkan agar KSOP memberikan pernyataan tertulis dan bertanggung jawab penuh jika terjadi lagi insiden,” lanjutnya.

Namun insiden kedua pada Sabtu malam (26/04/2025) menjadi pemicu utama untuk mengambil langkah lebih keras. Gubernur Kaltim melalui Ujang menginstruksikan agar dilakukan pendekatan langsung ke Presiden. “Pak Gubernur ingin Jembatan Mahakam disterilkan dari penggolongan kapal, terutama tongkang batu bara. Ini demi keselamatan masyarakat,” tegasnya.

Usulan penutupan total kolong jembatan menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap lalu lintas pelayaran di Sungai Mahakam. Pemprov menilai bahwa tanpa langkah tegas, insiden serupa sangat mungkin terulang kembali, apalagi jika koordinasi lintas lembaga tak berjalan efektif.

Jembatan Mahakam, yang telah menjadi simbol konektivitas dan ekonomi Samarinda, kini menghadapi tantangan nyata. Pemprov menekankan bahwa keselamatan masyarakat dan integritas infrastruktur harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan transportasi sungai yang melintasi jembatan tersebut.

Penulis: Putri Aulia Maharani | Penyunting: Rasidah | ADV Diskominfo Kaltim