Pemprov Kaltim Raih Opini WTP Ke 12 di Tahun 2025

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali menorehkan prestasi dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024. Pengakuan ini diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Timur sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan anggaran yang dinilai telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mencerminkan efektivitas dalam sistem pengendalian internal.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-14 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim yang diselenggarakan di Gedung Paripurna, Jalan Teuku Umar, Samarinda, pada Jumat (23/05/2025). Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, serta pejabat dari BPK RI dan BPK Perwakilan Kaltim.

“Pencapaian ini bukanlah semata-mata menjadi tujuan akhir, tetapi bagaimana aparatur mampu bekerja maksimal dan memberikan pengabdian terbaik bagi negara,” ujar Seno Aji dalam pidatonya. Ia menekankan pentingnya menjaga semangat kerja profesional dan berintegritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Seno Aji, keberhasilan ini merupakan cerminan dari kerja keras seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltim. Ia menyampaikan kebanggaannya atas raihan opini WTP yang kini telah diraih sebanyak 12 kali oleh Pemprov Kaltim. Hal tersebut menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

“Pelayanan yang prima kepada masyarakat harus menjadi fokus utama,” tandasnya, menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran juga harus berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik.

Penyerahan resmi dokumen LHP dilakukan oleh Ahmad Adib Susilo, Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI, kepada Wakil Gubernur Seno Aji dan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud. Prosesi ini juga disaksikan oleh Kepala BPK Perwakilan Kaltim, Mochamad Suharyanto, serta Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni.

Seno berharap, dengan keberhasilan ini, kepercayaan publik terhadap kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat semakin meningkat. Ia menyebut bahwa capaian opini WTP bukan hanya prestasi administratif, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat.

Dengan hasil pemeriksaan yang menunjukkan tidak adanya temuan signifikan dalam pelaksanaan anggaran, Pemprov Kaltim berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih baik di masa mendatang. (ADVERTORIAL)

Penulis: Himawan Yokominarno

PDF