Pemprov Kaltim Tindak Ormas Bermasalah Lewat Satgas Terpadu

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus memperkuat langkah konkret dalam menjaga stabilitas daerah dengan menggelar Rapat Monitoring Penanganan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Terafiliasi Premanisme, yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan dan iklim investasi. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Bina Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim, pada Minggu (11/05/2025).

Gubernur Kaltim, Dr. H. Rudy Mas’ud, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu, yang akan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat.

“Organisasi kemasyarakatan dilarang melakukan pungutan liar karena tindakan tersebut dapat merugikan citra ormas lain yang menjalankan peran dengan baik,” tegas Rudy. Ia menekankan pentingnya menjaga peran ormas tetap berada dalam koridor hukum dan berkontribusi positif bagi pembangunan dan kehidupan masyarakat.

Rapat tersebut juga dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam RI, Mayjen TNI Heri Wiranto, yang menyoroti bahwa sebagian besar ormas memberikan kontribusi besar kepada negara. “Ormas juga berkontribusi besar kepada negara. Yang membuat ulah mungkin tidak sampai 1 persen. Tugas kita menjaga agar ormas tetap berada dalam kerangka mencapai tujuan negara,” jelasnya.

Data Kesbangpol Kaltim mencatat sejak 2007 hingga April 2025 terdapat 3.468 ormas yang terdaftar, namun hanya 931 ormas yang masih aktif. Ormas tersebut mencakup berbagai bentuk, seperti paguyuban, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi kepemudaan, yayasan, dan perkumpulan masyarakat.

Pembentukan Satgas ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan pemerintah pusat, yang telah lebih dulu membentuk struktur serupa di tingkat nasional di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, dengan Panglima TNI dan Kapolri sebagai penanggung jawab, serta Kabareskrim Polri sebagai pimpinan operasional.

Pemprov Kaltim berkomitmen menjaga iklim keamanan yang kondusif untuk mendukung pembangunan daerah, termasuk proyek strategis nasional seperti Ibu Kota Nusantara (IKN). Komitmen itu diwujudkan melalui sinergi intensif antara pemerintah daerah dan aparat keamanan, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Penjabat Gubernur Kaltim juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi lintas sektor demi menjaga stabilitas, terutama di kawasan strategis yang berkaitan dengan pengembangan IKN. Pemerintah membuka ruang komunikasi dengan masyarakat lokal dan tokoh adat guna mencegah konflik sosial dan memastikan keterlibatan semua pihak dalam pembangunan.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan dan kebencanaan terus diupayakan melalui pelatihan terpadu dan penguatan kelembagaan. Langkah ini dipandang krusial untuk menghadapi dinamika yang muncul akibat percepatan pembangunan di daerah.

Pemerintah daerah meyakini bahwa pembangunan IKN bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan, tetapi juga merupakan langkah membangun sistem tata kelola baru yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi semua pihak, Kaltim diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan nasional yang tangguh dan berdaya saing. [] (ADV/IHS/RAS/DISKOMINFO.KALTIM)

PDF