Pendanaan PSU Kukar Turun Menjadi Rp 62,4 Miliar

KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) sebelumnya telah merencanakan dana sebesar Rp78 miliar untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Namun, setelah penandatanganan Kesepakatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Bupati Kukar bersama penyelenggara, pengawas, dan pihak keamanan pada Rabu (19/03/2025), anggaran tersebut direvisi menjadi Rp62,4 miliar.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar, Rinda Desianti, mengungkapkan bahwa perubahan ini dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap kebutuhan riil PSU, khususnya terkait alokasi honorarium petugas penyelenggara pemilu. Rinda menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar awalnya mengajukan honor selama tiga bulan, namun setelah dievaluasi, durasinya disesuaikan menjadi satu bulan. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kukar juga mengalami perubahan, dari yang semula mengajukan honor selama empat bulan menjadi dua bulan.

Setelah revisi anggaran, alokasi dana untuk KPU Kukar sebesar Rp33,7 miliar, Bawaslu Kukar Rp10,8 miliar, Polres Kukar Rp12,1 miliar, Kodim Kukar Rp3,6 miliar, Polres Bontang Rp1,2 miliar, dan Kodim Bontang Rp850 juta.

Rinda menegaskan bahwa meskipun terjadi pemangkasan anggaran, hal ini tidak akan mengurangi efektivitas pelaksanaan PSU. Pemkab Kukar memastikan setiap dana yang ada digunakan secara efisien sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya.

Rinda juga menyampaikan bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan PSU bukan hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada upaya untuk memastikan partisipasi pemilih tetap tinggi. “PSU ini bukan pemilihan baru, hanya pengulangan dari Pilkada sebelumnya dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sama. Kami berharap masyarakat tetap berpartisipasi aktif pada PSU 19 April mendatang,” tuturnya.

Pemkab Kukar juga mengajak berbagai pihak, termasuk media massa, untuk berperan aktif dalam menyosialisasikan pentingnya PSU guna menjaga kualitas demokrasi di Kukar.

Penulis: Jemi Irlanda Haikal | Penyunting: Nistia Endah

PDF