Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong pemerataan akses pendidikan melalui peluncuran program bertajuk “Gratispol” yang akan mulai dilaksanakan pada tahun ajaran 2025/2026. Program ini dirancang untuk membantu siswa baru jenjang SMA, SMK, dan SLB, khususnya dalam penyediaan perlengkapan sekolah secara gratis.
Program Gratispol menjadi langkah konkret Pemprov Kaltim dalam menjawab kekhawatiran masyarakat terkait beban biaya pendidikan yang masih dirasakan oleh banyak keluarga, terutama saat memasuki tahun ajaran baru. Bantuan yang diberikan mencakup seragam lengkap, sepatu, dan tas sekolah untuk seluruh siswa kelas X.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur, Rahmat Ramadhan, menjelaskan bahwa tahap awal program ini difokuskan pada sekolah negeri. “Sudah keluar Peraturan Gubernur, dan sudah kita sosialisasikan. Dalam tahapan awal ini kita peruntukan negeri (sekolah negeri) dulu yah,” ujar Rahmat saat menjawab pertanyaan wartawan seusai menghadiri acara Sosialisasi dan Diskusi “Paradigma Baru Evaluasi Pendidikan” di Hotel Mercure Samarinda, Sabtu (24/05/2025).
Meski demikian, Rahmat menegaskan bahwa program ini nantinya juga akan menyasar sekolah swasta dan SLB di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan tidak bersifat eksklusif, melainkan terbuka bagi seluruh peserta didik yang membutuhkan dukungan awal memasuki lingkungan sekolah menengah.
Program ini tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan siswa, tetapi juga dirancang untuk memberi dampak positif terhadap perekonomian lokal. Pemerintah daerah berencana menggandeng pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta usaha konveksi lokal di Kalimantan Timur dalam penyediaan seragam dan perlengkapan lainnya. Pendekatan ini diharapkan dapat memberdayakan pelaku usaha daerah sekaligus menjamin kualitas produk yang disalurkan.
Di samping bantuan perlengkapan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga mengalokasikan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk mendukung operasional sekolah. Besaran dana yang diberikan pun disesuaikan dengan jenjang pendidikan, yakni Rp3,5 juta per siswa untuk SMA, Rp4 juta untuk SMK, dan Rp6 juta untuk SLB. Skema pendanaan ini bersumber dari kombinasi anggaran pusat dan daerah, dengan kontribusi provinsi berkisar antara Rp1,7 juta hingga Rp2 juta per siswa, bahkan bisa lebih tinggi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Upaya Pemprov Kaltim ini menegaskan bahwa pendidikan yang layak dan setara tidak boleh menjadi hak eksklusif bagi mereka yang mampu. Dengan menghapus kendala awal seperti pembelian perlengkapan sekolah, program ini memberikan ruang yang lebih besar bagi siswa dan orang tua untuk fokus pada aspek pembelajaran. “Dengan adanya program ini, diharapkan siswa dan orang tua dapat lebih fokus pada proses belajar-mengajar tanpa terbebani oleh biaya perlengkapan sekolah,” tutur Rahmat.
Program Gratispol juga diharapkan menjadi model kebijakan yang bisa direplikasi oleh daerah lain, karena menyentuh dua aspek penting sekaligus: keadilan dalam pendidikan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Melalui sinergi antara dunia pendidikan dan pelaku usaha lokal, kebijakan ini memberi harapan baru bahwa pembangunan sumber daya manusia bisa dilakukan secara inklusif dan berkeadilan.
Langkah ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya diukur dari output angka, tetapi juga dari dampak langsungnya terhadap masyarakat. Gratispol adalah wujud nyata komitmen Kalimantan Timur dalam memastikan setiap anak bisa menempuh pendidikan tanpa harus terganjal persoalan ekonomi. []
Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah | ADV Diskominfo Kaltim
