Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dalam menghadirkan akses pendidikan yang merata dan terjangkau terus diwujudkan melalui kelanjutan Program GratisPol. Program andalan ini dirancang untuk menanggung biaya pendidikan bagi masyarakat, mulai dari tingkat menengah hingga perguruan tinggi, baik di institusi negeri maupun swasta.
GratisPol, yang merupakan singkatan dari Program Pendidikan Gratis dan Inklusif Kaltim, secara konsisten dijalankan melalui pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuannya tidak hanya untuk meringankan beban biaya pendidikan, terutama bagi warga kurang mampu, tetapi juga untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Benua Etam.
Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Seno Aji, menegaskan bahwa pelaksanaan program ini telah menunjukkan hasil yang positif, khususnya pada jenjang pendidikan menengah. “Program GratisPol sudah berjalan. Untuk SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta, semua sudah dicover lewat BOSP,” ujar Seno Aji usai Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim yang digelar pada Senin (23/06/2025).
Dukungan dari Pemprov Kaltim tidak hanya terbatas pada pendidikan menengah. Untuk jenjang pendidikan tinggi, Pemprov telah menjalin kerja sama dengan tujuh perguruan tinggi negeri (PTN), dengan pencairan dana bantuan pendidikan yang sudah dilakukan. Hal ini menjadi langkah nyata untuk memperluas jangkauan program hingga ke level pendidikan yang lebih tinggi.
Namun demikian, proses kerja sama dengan perguruan tinggi swasta (PTS) masih dalam tahap penyelesaian. Seno Aji menjelaskan bahwa Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Samarinda merupakan salah satu PTS yang masih menunggu finalisasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemprov.
“Untuk PTS, kita masih finalisasi. Salah satunya seperti Untag, belum ada perjanjian kerja sama. Tapi kita sudah minta semua PTS agar menunda pembayaran UKT bagi mahasiswa baru,” jelasnya. Penundaan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) ini dimaksudkan untuk memberikan waktu hingga proses administrasi antara PTS dan Pemprov rampung. Dengan demikian, mahasiswa baru tidak perlu khawatir terbebani biaya sebelum program bantuan pendidikan sepenuhnya berjalan.
Seno Aji memastikan bahwa dana bantuan pendidikan dari Pemprov Kaltim telah disiapkan. “Karena dananya sudah disiapkan, tinggal tunggu proses PKS selesai,” pungkasnya. Langkah ini mencerminkan komitmen Pemprov Kaltim dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Program GratisPol diharapkan tidak hanya membantu meringankan beban ekonomi keluarga, tetapi juga menciptakan generasi muda yang cerdas dan siap bersaing di era global. Dengan terus diperluasnya jangkauan dan perbaikan teknis pelaksanaan, Program GratisPol menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan pendidikan sebagai hak dasar yang harus diakses oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. []
Penulis: Rifky Irlika Akbar | Penyunting: Rasidah | ADV Diskominfo Kaltim
