Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI KARTANEGARA – Penguatan sistem pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus diupayakan melalui peningkatan kualitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Salah satu langkah konkret dilakukan dengan menggelar kegiatan pendampingan pengisian kertas kerja penilaian mandiri SPIP terintegrasi tahun 2025.
Kegiatan yang bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Timur ini berlangsung di Ruang Serbaguna Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kutai Kartanegara dan melibatkan puluhan organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk perwakilan dari tingkat kecamatan.
Acara dibuka secara resmi pada Kamis (29/05/2025) oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kukar, Ahyani Fadianur Diani, yang menyampaikan pentingnya integrasi sistem pengendalian untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kegiatan pengisian kertas kerja SPIP ini menekankan pentingnya lingkungan pengendalian yang efektif, identifikasi dan pengelolaan risiko, serta pelaksanaan aktivitas pengendalian yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi,” ujarnya.
Ahyani juga menyoroti kontribusi penting para asesor dari tiap OPD dalam menganalisis dan memberikan evaluasi objektif terhadap kelemahan sistem yang ada, sekaligus merumuskan perbaikan yang diperlukan.
Menurutnya, pengisian kertas kerja SPIP tahun ini melibatkan sebanyak 56 OPD yang dijadwalkan mengikuti proses pendampingan selama tiga hari, mulai 29 hingga 31 Mei 2025. Setiap OPD diminta mengutus tiga hingga lima orang asesor untuk memastikan pemerataan pemahaman dan kompetensi dalam pengisian 21 dokumen evaluasi.
“Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti proses pengisian ini dengan serius agar nilai SPIP Kabupaten Kutai Kartanegara dapat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Target kami minimal mencapai nilai level 3, yang menunjukkan peningkatan signifikan dari penilaian sebelumnya,” tambah Ahyani.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa partisipasi aktif setiap unit kerja akan memperkuat sistem manajemen risiko, sekaligus menjadi upaya deteksi dini terhadap potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan program.
Sinergi lintas OPD yang dibangun dalam kegiatan ini dinilai menjadi landasan penting untuk memperkuat pengawasan internal secara menyeluruh, sekaligus menciptakan budaya kerja yang menjunjung integritas, efisiensi, dan tanggung jawab publik. []
Penulis: Muhammad Firdaus | Penyunting: Aulia Setyaningrum
