KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan bahwa kehadiran perempuan dalam ruang kepemimpinan terus menunjukkan peningkatan yang signifikan di berbagai sektor, baik pemerintahan maupun organisasi masyarakat. Penguatan peran perempuan ini dinilai menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Kukar melalui Asisten III Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten Kukar, Dafip Haryanto, dalam rangkaian peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 yang berlangsung di Pendopo Odah Etam Tenggarong, Senin (01/11/2025). Ia menegaskan bahwa perempuan tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga atau penggerak keluarga, tetapi kini semakin kuat hadir di barisan pemimpin daerah maupun nasional.
Ia mengingatkan bahwa perkembangan signifikan tersebut merupakan hasil perjuangan panjang perempuan Indonesia sejak Kongres Perempuan 1928 yang menjadi tonggak kesadaran akan pentingnya kesetaraan. Menurutnya, perempuan memiliki kemampuan besar dalam kepemimpinan, mulai dari keterampilan manajerial, komunikasi, dan ketegasan dalam mengambil keputusan strategis.
“Banyak contoh sukses di mana perempuan tampil sebagai pemimpin yang handal. Di Republik ini, kita pernah dipimpin seorang presiden perempuan. Saat ini DPR RI kita juga dipimpin seorang perempuan. Di Kukar pun, sejarah mencatat pernah ada bupati perempuan, dan kini jumlah perempuan di legislatif semakin besar,” ucap Dafip.
Data terbaru menunjukkan bahwa DPRD Kukar kini diisi oleh 11 anggota perempuan, jumlah terbanyak dalam sejarah. Kondisi ini dinilai sebagai bukti nyata bahwa ruang dan peluang bagi perempuan untuk menduduki posisi strategis semakin terbuka. Tidak hanya itu, kiprah perempuan juga berkembang pesat dalam organisasi kemasyarakatan, komunitas, koperasi, dan kelompok tani.
Dafip menambahkan bahwa meningkatnya kiprah perempuan dalam kepemimpinan bukan hanya dinilai dari jumlah, tetapi dari kualitas dan karakter kepemimpinan yang dibangun. Perempuan disebut memiliki pendekatan yang lebih kolaboratif dan adaptif terhadap perubahan sosial.
“Perempuan memiliki kemampuan kuat untuk membangun jejaring melalui kolaborasi. Tidak jarang, lewat tangan dingin seorang perempuan, sebuah organisasi mampu bekerja sama lebih luas demi mencapai tujuan bersama,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Kukar kembali menegaskan komitmen untuk memperluas ruang partisipasi perempuan dalam pemerintahan dan pembangunan daerah. Kebijakan seperti Perda Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dan Perbup Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah PUG menjadi instrumen penting bagi percepatan akses kepemimpinan perempuan.
“Perempuan jangan menunggu diberi kesempatan. Cari dan rebut peluang itu. Kesempatan selalu ada bagi yang siap dan bertekad untuk maju,” tegas Dafip.
Pemerintah berharap tren positif tersebut terus berlanjut sehingga semakin banyak perempuan tampil sebagai pemimpin yang membawa gagasan perubahan. Dengan demikian, Kukar diharapkan mampu bergerak lebih cepat menuju visi Kukar Idaman Terbaik dan Indonesia Emas 2045. [] ADVERTORIAL
Penulis: Jemi Irlanda Haikal | Penyunting: Rasidah
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan