Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pemprov Kalsel memperkuat sinkronisasi data tanaman pangan dengan BPS untuk memastikan capaian produksi padi 2026 akurat sekaligus menjadi dasar kebijakan pertanian.
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) memperkuat sinkronisasi data tanaman pangan untuk memastikan perencanaan produksi pertanian 2026 didukung angka yang akurat. Langkah tersebut dilakukan di tengah capaian produksi padi sementara Kalsel yang telah mencapai sekitar 937 ribu ton hingga periode September berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA).
Sinkronisasi dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kalsel melalui Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Data Tanaman Pangan 2026 di Banjarbaru, Kamis (20/8/2026). Pertemuan itu melibatkan petugas pengumpulan dan pelaporan data tanaman pangan dari seluruh kabupaten/kota di Kalsel, baik secara langsung maupun melalui Zoom.
Kepala DPKP Kalsel Syamsir Rahman mengatakan penyamaan data diperlukan agar angka produksi yang dihimpun pemerintah daerah tidak berbeda jauh dengan data Badan Pusat Statistik (BPS).
“Ini tidak lain untuk mensinkronkan data. Jangan sampai data itu jauh berbeda dengan apa yang dibuat oleh BPS. Sumbernya dari Badan Pusat Statistik, kemudian dari dinas sendiri bagaimana angkanya tidak boleh jauh berbeda,” ujarnya, sebagaimana diberitakan Diskominfomc, Kamis (20/8/2026).
Menurut Syamsir, hasil KSA yang dilakukan BPS menjadi acuan utama dalam melihat capaian produksi. Karena itu, kualitas pengumpulan dan pelaporan data dari daerah perlu dijaga agar informasi yang dihasilkan dapat menjadi dasar evaluasi pembangunan pertanian.
Data sementara menunjukkan produksi padi Kalsel pada 2026 hingga periode September telah mencapai sekitar 937 ribu ton. Angka tersebut masih berpeluang bertambah karena aktivitas panen di sejumlah wilayah terus berlangsung.
“Dibandingkan bulan yang sama September 2024, ada kenaikan sekitar 239 ribu ton. Alhamdulillah ini masih berlangsung terus panen kita sampai nanti mungkin di akhir September, lalu lanjut lagi di bulan-bulan berikutnya,” jelasnya.
Pada 2025, produksi padi Kalsel tercatat sekitar 1,179 juta ton. Pemprov Kalsel berharap capaian produksi tahun ini setidaknya mampu menyamai angka tersebut, bahkan meningkat, meskipun petani menghadapi kondisi iklim yang kurang bersahabat.
Syamsir juga mengapresiasi petani yang tetap mempertahankan kegiatan pertanaman di berbagai wilayah, termasuk kawasan lahan rawa serta Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).
“Semoga bisa mencapai angka minimal sama dengan tahun 2025. Kalau melebihi, Alhamdulillah. Sementara Kalimantan Selatan menjadi terdepan capaian produksi padi kita dibandingkan dengan provinsi tetangga di Pulau Kalimantan,” katanya.
Dari sisi pengelolaan data, Kepala Subbagian (Kasubbag) Perencanaan dan Pelaporan DPKP Kalsel Noor Istiqosari menilai akurasi, validitas, konsistensi, dan ketepatan waktu menjadi unsur penting dalam statistik pertanian.
Data tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan, pelaksanaan pemantauan, hingga evaluasi pembangunan pertanian. Karena itu, proses pengumpulan data harus dilakukan secara sistematis, mulai dari verifikasi dan validasi hingga pengolahan serta penyajiannya.
“Hal tersebut juga harus didukung sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi,” kata Sari.
Menurut Sari, penghitungan produksi tanaman pangan dilakukan secara bertahap melalui angka sementara dan angka tetap dengan melibatkan BPS Provinsi Kalsel. Koordinasi antara petugas pengumpul dan pengolah data diperlukan untuk mengurangi potensi persoalan dalam proses penghitungan.
“Untuk mengantisipasi dan meminimalkan permasalahan yang mungkin timbul, diperlukan koordinasi dan komunikasi antara petugas pengumpul data dan petugas pengolah data,” jelasnya.
Rapat tersebut juga digunakan untuk menyamakan persepsi mengenai metode pengumpulan data dan mekanisme pelaporan dari kabupaten/kota. Pemerintah daerah berharap proses tersebut menghasilkan basis data tanaman pangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi pijakan dalam menentukan kebijakan pertanian Kalsel ke depan.
“Diharapkan tersedia data tanaman pangan yang akurat, valid, konsisten dan tepat waktu,” pungkasnya. []
Redaksi08
