Peternakan dan Perikanan Butuh Dukungan Serius Pemerintah

SAMARINDA – Aspirasi masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) yang dihimpun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam reses masa sidang kedua tahun 2025 kembali membuka potret nyata pembangunan daerah. Meski Kaltim digadang sebagai penopang Ibu Kota Nusantara (IKN), kebutuhan dasar hingga persoalan ekonomi kerakyatan masih menjadi sorotan utama.

Dalam laporan reses yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kaltim, Senin, (04/08/2025), anggota Komisi III dari Fraksi Golkar, Apansyah, menegaskan bahwa aspirasi warga sangat beragam. “Masyarakat ingin akses modal lebih mudah, pelatihan keterampilan diperluas dan pendampingan usaha yang nyata dari pemerintah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dukungan terhadap sektor UMKM menjadi tuntutan kuat. Usaha kecil yang seharusnya menjadi penyangga ekonomi lokal justru masih kesulitan permodalan, akses pasar, hingga keterampilan manajemen. Di sisi lain, masyarakat juga menyoroti rendahnya prioritas tenaga kerja lokal dalam industri besar di Kaltim.

“Harapan masyarakat jelas, mereka ingin perusahaan membuka lebih banyak ruang bagi putra-putri daerah, bukan hanya tenaga kerja dari luar,” katanya.

Bidang pangan dan peternakan ikut mengemuka. Produktivitas padi yang rata-rata hanya 3,9 ton per hektare per tahun dianggap belum cukup untuk memenuhi kebutuhan lokal. Dukungan berupa benih, pupuk, irigasi, hingga percetakan sawah baru menjadi aspirasi masyarakat. Kondisi serupa juga dialami sektor peternakan, di mana produksi daging sapi baru mampu mencukupi 30 persen kebutuhan daerah. Kelompok peternak meminta bantuan bibit sapi, pakan, hingga fasilitas pengelolaan agar target swasembada bisa tercapai.

Di sektor perkebunan, kesenjangan antara perkebunan besar dengan perkebunan rakyat terus menjadi perhatian. Menurut Apansyah, pendampingan intensif, akses modal, dan pembangunan infrastruktur menuju perkebunan rakyat sangat dibutuhkan agar petani kecil tidak semakin tertinggal. Sementara itu, sektor kelautan menghadapi tantangan harga pakan tinggi, keterbatasan kapal, dan minimnya sarana penunjang.

“Banyak pembudidaya ikan menurunkan produksi karena harga pakan tak ekonomis. Nelayan juga kekurangan kapal, jaring dan mesin dompeng,” ungkapnya.

Selain ekonomi, persoalan sosial juga mendapat perhatian besar. Mulai dari kebutuhan sarana pemadam kebakaran di wilayah rawan, penanganan sampah yang lebih sistematis, hingga program rumah layak huni yang dinilai perlu diperluas dengan sistem seleksi transparan. Warga juga mengusulkan agar fasilitas ibadah, olahraga, dan kesenian ditingkatkan sebagai sarana memperkuat interaksi sosial.

Apansyah menegaskan, aspirasi yang dihimpun tidak boleh berhenti sebagai daftar keluhan. “Kami ingin memastikan bahwa apa yang masyarakat sampaikan tidak berhenti di forum ini, tapi benar-benar diwujudkan dalam program pembangunan,” pungkasnya.

Dengan kompleksitas aspirasi ini, DPRD Kaltim menilai pemerintah daerah harus menyusun prioritas yang menyentuh kebutuhan langsung masyarakat. Hanya dengan langkah konkret, kesejahteraan warga bisa tumbuh merata di desa, pesisir, hingga perkotaan, sejalan dengan peran besar Kaltim sebagai penopang IKN. [] ADVERTORIAL

Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah